Pengamat Kebijakan Publik,Maryono: Mungkinkah Calon Pilkada Wajib Susun RPJMD ?

Kota Depok,transnews.co.id-Pengamat Kebijakan Publik, Maryono dalam suatu wawancara di kantornya bilangan Kota Depok,Sabtu (13/2/2021) melontarkan pertanyaan bahwa mungkinkah calon pilkada wajib menyusun RPJMD?

Dikatakan Maryono, pemikiran itu muncul ketika Pilkada serentak 2020, selesai. Dan selama menunggu proses pelantikan Kepala Daerah Baru, Perda RPJMD Kepala Daerah baru belum disusun dan ditetapkan,”tuturnya.

Dilain pihak, perencanaan ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan harus disusun dan dipersiapkan. Bahkan ada daerah yang sudah melaksanakan Musrenbang Desa/Kelurahan. Kemudian dilanjutkan dalam forum Musrenbang Kecamatan untuk 2022.

“Banyak yang mempertanyakan landasan Musrenbang di tingkat Desa/kelurahan dan Kecamatan, karena RPJMD Kepala Daerah baru belum tersusun,”katanya.

Bila didasarkan RPJMD yang lalu,kara Maryono sudah tidak berlaku karena periode RPJMD sesuai masa jabatan Kepala Daerah sebelumnya.

Menurut UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 264, menegaskan Kepala Daerah terpilih harus segera menyusun dan menetapkan Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah dilantik.

Pasal UU ini juga tidak dapat menjawab kebutuhan perencanaan ditingkat Desa/kelurahan lebih awal, tidak mungkin menunggu RPJMD Kepala Daerah Baru 6 bulan nendatang.

Tampaknya, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pilkada Serentak Tahun 2020, menjembatani situasi ketidak pastian itu.

Salah satu poinnya, mengatur penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2025. Penyusunan itu dengan mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, serta memperhatikan RKP tahun 2022. Surat,”paparnya.

Edaran ini menurut Maryono adalah suatu upaya memberikan toleransi dalam perencanaan secara serempak karena RPJMD Kepala Daerah Baru belum ada.

Ada 2 (dua) hal yang perlu dikritisi Pertama, SE tersebut berupaya menambah penjelasan yang tidak pernah tertuang dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah khususnya perencanaan mempertimbangkan visi misi Kepala Daerah terpilih. “Logis,tapi dasar hukumnya tidak jelas,”katanya.

Kedua,tambah Maryono ada yang ambigu, karena dalam SE disebut RPJMD Teknokratik dapat dipakai sebagai landasan.

Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik  sebelum terpilihnya Kepala Daerah baru,”tuturnya.

Menurutnya lagi, RPJMD Teknokratik disusun oleh Tim pakar, dan setelah itu wajar bila ada mekanisme revisi perencanaan sesuai misi dan misi Kepala Daerah yang baru.

“Bila RPJMD Teknokratik diatur dalam UU, tentunya Pemerintah Daerah wajib menyiapkan. Dan bila Kepala Daerah Baru akan susun RPJMDnya dapat sesuaikan dengan visi dan misinya,”katanya lagi.

Dikatakan Maryono, Surat Edaran Mendagri tersebut, sebenarnya bukan termasuk kategori peraturan perundang-undangan,meskipun muncul kesan sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan Internal,”ucapnya.

Menurut Prof. Maria, staf pengajar fakultas Hukum UI, biasanya sebuah SE menjelaskan atau membuat prosedur untuk mempermudah, atau memperjelas peraturan yang mesti dilaksanakan.

“Karena sifatnya hanya memperjelas, maka SE tidak boleh menabrak apalagi menegaskan peraturan perundang- undangan,”ungkapnya.

Maryono menyampaikan Pilkada serentak 2024, efektifnya kurang 2, 5 tahun. Mungkinkah Calon Kepala Daerah disyaratkan menyusun RPJMD Teknokratik atau partisipatif dengan perhatikan Visi misinya dan RPJPD di Daerahnya?

Program atau pemikiran visi misi calon yang holistik selaras RPJPD yang tersusun dalam draft RPJMD kedepan seharusnya sudah dikonsep oleh Calon Kepala Daerah yang maju dalam Pilkada.

“Sehingga yang dikampanyekan Calon adalah konten rancangan RPJMDnya yang tinggal Perdakan dan direalisasikan saat Calon terpilih,”paparnya.

Adalah suatu harapan bila sang calon mempunyai Tim yang sudah menyiapkan RPJMD Teknokratik sebelum dia terpilih. Semoga,”demikian Maryono.(*) Editor:Nas

 440 views

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Silakan mengirimkan sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: transnewsredaksi@gmail.com Terima kasih.

id Bahasa Indonesia
X