Menu

Mode Gelap
Gubernur Khofifah Bersama Forkopimda Tinjau Pengamanan Natal 2025 di Surabaya Pastikan Perayaan Natal 2025 Berjalan Aman, Forkopimda Sidoarjo Pantau Gereja Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Jatim 2 Tahap Finishing, Addendum 14 Hari  Kominfo Jatim Evaluasi Pengelolaan SP4N LAPOR!, Dorong Peningkatan Status Kabupaten/Kota Bupati Sidoarjo Tinjau Longsor Bantaran Sungai di Desa Temu, Instruksikan Penanganan Darurat Perkuat Tata Kelola Digital, Ribuan Desa di Jawa Timur Terima Hibah Komputer dari Korsel

NASIONAL

Pengamat Politik: Holding Pegadaian Secara Politik Harus Dikaji Ulang

LOGOS TNbadge-check


					Pengamat Politik: Holding Pegadaian Secara Politik Harus Dikaji Ulang Perbesar

TN.JAKARTA l — Serikat Pekerja (SP) PT Pegadaian: Penolakan Holding Untuk Kepentingan rakyat kecil. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum SP Pegadaian Ketut Suhardiono.

Penolakan tersebut berdasarkan hasil pandangan umum dalam Rapat Konsolidasi Nasional yang berlangsung Senin (1/3/2021) kemarin di hotel di wilayah Jakarta Pusat.

“Sejauh ini konsolidasi nasional dengan bertemu secara langsung masih pandangan-pandangan umum. Kalau dari pandangan umumnya dari seluruh dewan pimpinan daerah (DPD) menyatakan bahwa konstituen yang ada di daerah hasilnya menyatakan menolak (Holding),” terang Ketut.

Namun, Ketut membantah jika penolakan ini disebut membangkang kepada pemerintah. Hanya saja, ia menilai pembentukan Holding Ultra Mikro akan mempersempit ruang gerak PT Pegadaian (Persero) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ketut pun menegaskan bahwa serikatnya satu tujuan dengan pemerintah yakni ingin mensejahterakan masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah.

“Kami dibilang membangkang atau apa, itu tidak benar. Sebenarnya tujuan kami sama dengan pemerintah, yaitu bagaimana PT Pegadaian itu benar-benar berguna untuk rakyat kecil, khususnya yang menengah ke bawah,” tegasnya.

Sementara Faisal Chaniago, pengamat politik dari Universitas Bung Karno menilai, kebijakan pemerintah tersebut harus dikaji ulang. Karena akan berdampak pada rakyat kecil.

“Perusahaan yang dimerger umumnya perusahaan tidak sehat. Kalau pegadaian sejauh ini masih stabil, kenapa harus diholdingkan? Ini kebijakan yang salah,” tegas Faisal.

Faisal meminta kebijakan tersebut secara politik harus dikaji ulang, dan bila perlu dibatalkan.*** (Dim)

Baca Lainnya

Wabup Sidoarjo Resmikan SPPG Desa Prasung, Dorong Layanan Gizi Terintegrasi dan Ekonomi Lokal

16 April 2026 - 19:48

Di Balik Terangnya Listrik, Gerak Senyap Tim ULTG Angke Tuntaskan Reklamasi SF6 di GI Angke

16 April 2026 - 18:49

Ketua DPRD Jepara: Retreat Akmil Jadi Kunci Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

16 April 2026 - 17:23

Gebrakan Tahun Ketiga, IMAC Film Festival Kini Bertransformasi Jadi Ajang Internasional

16 April 2026 - 15:29

News Trending ENTERTAINMENT