PP No 78 Tahun 2015 Tentang Upah,Perburuk Kaum Buruh

50 seconds reading this post

Banten,Transnews-Juru Bicara Aliansi Buruh dan Pekerja di Provinsi Banten, Try Pamungkas mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintan No 78 Tahun 2015 tentang Upah,semakin memperburuk nasib buruh di Indonesia.

Inilah Aliansi Buruh Banten yang akan menuntut Hak haknya dalam peringatan Hari Buruh se Dunia 1 Mei 2019.(Photo-Arief)
IDewan Pengupahan hanya menjadi pemanis dalam menentukan upah,” ungkap,Try kepada awak media,Kamis (24/4/19) diTanggerang kemarin.

Try menambahkan, pekerja kontrak dan PHK senantiasa menghantui kaum buruh.Undang undang N0 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industri, merupakan perangkat jahat rezim pro modal terhadap kaum buruh.

“Sistim perselisihan PHK yang panjang dan mahal, lebih layak disebut pengadilan budak yang dipersembahkan oleh Pemerintah pro modal sehingga sangat terasa tentang rasa keadilan bahwa hukum berpihak kepada pengusaha pro modal saja sementara kaum buruh menderita,” paparnya.

Menurutnya, program BPJS pencitraan dan omong kosong belaka,nyatanya BPJS badan asuransi yang dibalut plat merah seolah olah milik pemerintah.Tetapi buruh dan pekerja harus membayar iuran yang tinggi,padahal pelayanannya carut marut dan tetap merugikan rakyat.

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, silahkan mengirim sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: transnewsredaksi@gmail.com