Depok, transnews.co.id – Pemuda Penegak Keadilan (PPK) menggelar audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari (Fraksi Partai Gerindra) serta Pemerintah Kota Depok untuk mengevaluasi implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PPK menyoroti berbagai persoalan, mulai dari minimnya koordinasi pusat-daerah, anggaran yang membengkak, ketimpangan distribusi dapur umum, hingga transparansi data penerima manfaat.
*Hambatan Koordinasi Pusat-Daerah*
PPK menyoroti lemahnya konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang mengakibatkan pelaksanaan program MBG tidak merata. DPRD Depok mengakui bahwa koordinasi masih belum optimal karena program ini masih dalam tahap awal.
*Polemik Anggaran Rp71 Triliun dan Pangan Lokal* Anggaran sebesar Rp71 triliun yang digelontorkan untuk periode Januari–April 2025 menjadi perhatian utama. PPK mempertanyakan efektivitas penggunaan dana tersebut, termasuk kontroversi penggunaan bahan pangan seperti ulat dan serangga di beberapa daerah. DPRD menegaskan bahwa sebagian anggaran ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo dan menekankan bahwa penggunaan serangga hanya berlaku di wilayah yang memiliki kebiasaan konsumsi tersebut.
*Ketimpangan Distribusi Dapur Umum Di Kota Depok*
Dapur umum hanya terkonsentrasi di Kecamatan Tapos dengan enam titik, sementara 10 kecamatan lainnya belum mendapatkan fasilitas serupa. Pemerintah daerah beralasan bahwa kriteria pendirian dapur umum bergantung pada ketersediaan lahan minimal 300 meter persegi dan jumlah penerima manfaat di suatu wilayah.
*Transparansi Data Penerima Manfaat*
PPK menuntut transparansi dalam pendataan penerima manfaat guna memastikan program ini tepat sasaran dan bebas dari potensi penyimpangan. DPRD berjanji akan menyampaikan aspirasi ini kepada BGN agar sistem pendataan lebih terbuka dan akuntabel.
*Bertemu Pemerintah Kota Depok*
Selain bertemu DPRD, PPK juga melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Depok. Dinas Kesehatan menyatakan keterlibatannya dalam program ini dengan memastikan pekerja dapur umum memenuhi standar kesehatan, serta melakukan pengecekan lingkungan agar pangan yang disediakan aman dan bergizi. Dinas Pendidikan turut serta dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program MBG.
*Kritik dan Catatan Evaluasi*
Meski program MBG memiliki niat baik, sejumlah pertanyaan masih mengemuka :
1. Bagaimana jaminan transparansi penggunaan anggaran yang begitu besar dalam waktu singkat?
2. Mengapa distribusi dapur umum masih tidak merata? Jika keterbatasan lahan menjadi kendala, seharusnya perencanaan awal lebih matang.
3. Apakah program ini benar-benar berkelanjutan atau sekadar kebijakan populis? Jika dana pribadi Presiden digunakan, apakah ini mengindikasikan ketidaksiapan skema keuangan program?
Audiensi ini menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah sebelum MBG dapat berjalan efektif dan berkelanjutan di Kota Depok maupun daerah lain di Indonesia. PPK menekankan pentingnya pengawasan ketat agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. “Harapannya, Bu Yeti dapat menyampaikan hasil evaluasi ini kepada Presiden Prabowo sebagai bentuk cinta kami kepada kota depok dan bangsa indonesia,” tegas Ketua Umum PPK, Yusril SK.
