Rentan Masalah, DPK Apdesi Karangnunggal Ingin Bentuk LBH

Tasikmalaya,transnews.co.id – Dewan Pengurus Kecamatan (DPK), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Karangnunggal mengadakan musyawarah sekaligus mengukuhkan kepengurusan lama untuk tetap eksis memimpin jajaran Kepala Desa sekecamatan Karangnunggal.

Musyawarah sekaligus pengukuhan itu berlangsung di RM Geksor Karangnunggal, Senin (28/6/2021) dihadiri oleh 14 Kades se-kecamatan Karangnunggal.

Selain pengukuhan pengurus lama, juga pertemuan untuk lebih mempererat jalinan silaturahmi dan koordinasi lebih instens antar kepala desa.

Ketua Apdesi yang juga kepala Desa Ciawi Iman Surohiman menegaskan dengan masih dikukuhkannya saya serta rekan lainnya menjadi pengurus DPK Apdesi Kecamatan Karangnunggal, berharap adanya kebersamaan dan kesepahaman antar kepala desa dalam menentukan setiap kebijakan.

“Kebijakan itu baik berupa program atau keputusan yang sipatnya umum, serta dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi di masing-masing desa,”paparnya.

Selanjutnya, selain pengukuhan saya sebagai ketua, Wakil Ketua Titana Bahtiar (Kades Karangmekar) Sekretaris 1. Herliman (Kades Karangnunggal), Sekretaris 2. Indra Nuryana (Kades Sarimanggu) Bendahara 1. Tohir E Sumarlin (Kades Cintawangi), Bendahara 2. Azis Nuryana (Kades Cikapinis), juga sebagai bentuk masih solidnya kebersamaan dan kekompakan diantara kami para kepala desa, selebihnya pembahasan kami, juga tentang ingin adanya lembaga bantuan hukum tingkat kecamatan.

Iman menambahkan,tujuan adanya Lembaga Bantuan Hukum adalah untuk membantu apabila nantinya ada rekan kami yang terkena masalah atau permasalahan.

“Jadi setidaknya ada bantuan secara hukum, karena jujur profesi kami sangat rentan dengan permasalahan, baik dari segi kebijakan keputusan, penerapan program bantuan dan sabagainya,”kata Iman.

Menurutnya LBH dirasa perlu hal itu kami lakukan, selebihnya, kami solid menjalin kemitraan dengan semua unsur, baik muspika, lembaga media/jurnalis, Ormas, LSM serta tokoh kemasyarakatan, jelas Iman,”ujarnya.

Ditempat terpisah, H.Undang Rudayat selaku penasehat Apdesi yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, memberikan nasehat kepada para kepala Desa,

Sejatinya profesi Kepala Desa memang satu jabatan yang rentan dengan permasalahan, apapun yang terjadi kades harus paling depan bertanggungjawab dalam memutuskan, dari kebijakan-kebijakan yang menuai pro kontra.

“Disinilah peran pemimpin harus bersikap bijak, selebihnya jalin kemitraan yang solid dengan semua kalangan, dengan awak media yang ada di daerah, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu agar bisa bekerjasama dalam memajukan daerah,” demikian Undang. (Nop) Editor:Nas

Loading

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/ atau berita tersebut di atas, Silahkan mengirimkan sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami, sebagai-mana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: transnewsredaksi@gmail.com