DEPOK, transnews.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Mangnguluang Mansur, mengapresiasi langkah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang meluncurkan layanan peralihan hak atas tanah elektronik.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan terobosan maju dalam meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga bagian dari kepastian hidup warga. Kami bersyukur dengan inovasi ini karena bisa mempercepat penyelesaian dokumen pengajuan masyarakat,” ujar Agung, sapaan akrabnya belum lama ini.
Ia menjelaskan, sertipikat dan dokumen hak atas tanah yang sebelumnya diterbitkan dalam bentuk fisik, kini beralih ke sistem elektronik. Transformasi ini memberikan sejumlah manfaat, antara lain proses administrasi yang lebih cepat, efisien, transparan, serta meminimalisasi risiko penyalahgunaan.
Agung berharap seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga pelaku usaha, dapat merasakan kemudahan tanpa terbebani birokrasi panjang.
“Sebaliknya, mereka merasakan langsung hadirnya negara melalui pelayanan publik yang sederhana, transparan, dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Pada tahun 2024, BPN Kota Depok telah menerbitkan lebih dari 100 sertipikat elektronik untuk aset pemerintah. Tahun ini, percepatan dilakukan agar manfaat sistem elektronik juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Ia optimistis, dengan dukungan semua pihak, warga Depok dapat mengakses layanan pertanahan yang modern, inklusif, dan sesuai kebutuhan zaman.
“Langkah besar ini sejalan dengan misi Kota Depok untuk meningkatkan transformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital, yang menjadi bagian dari visi besar Bersama Depok Maju,” ucapnya.
Ia pun menambahkan, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi positif antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
“Hanya dengan kerja sama yang solid, kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat, sekaligus berkontribusi dalam perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya.
