Menu

Mode Gelap
Gubernur Khofifah Bersama Forkopimda Tinjau Pengamanan Natal 2025 di Surabaya Pastikan Perayaan Natal 2025 Berjalan Aman, Forkopimda Sidoarjo Pantau Gereja Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Jatim 2 Tahap Finishing, Addendum 14 Hari  Kominfo Jatim Evaluasi Pengelolaan SP4N LAPOR!, Dorong Peningkatan Status Kabupaten/Kota Bupati Sidoarjo Tinjau Longsor Bantaran Sungai di Desa Temu, Instruksikan Penanganan Darurat Perkuat Tata Kelola Digital, Ribuan Desa di Jawa Timur Terima Hibah Komputer dari Korsel

NASIONAL

Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, 22 Kepala Daerah di Jabar Pinjam Modal

LOGOS TNbadge-check


					Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, 22 Kepala Daerah di Jabar Pinjam Modal Perbesar

Bandung,transnews.co.id- Sejumlah kepala daerah melakukan penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur Jawa Barat dengan Bupati/Walikota tentang penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021 Rabu (30/12/2020).

Dalam penandatanganan itu ada 22 kepala daerah Kabupaten/kota diantaranya Cianjur, Bogor, Ciamis, Bandung Barat, Indramayu, Kuningan, Bandung, Cirebon, Garut, Majalengka, Pangandaran, Subang, Sukabumi, Sumedang, Bekasi, Depok, Banjar, Cimahi dan Tasikmalaya.

Pada kesempatan itu Gubernur Jawa Barat H.Ridwan Kamil melalui virtual berpesan kepada para Kepala Daerah untuk senantiasa pinjaman PEN digunakan sebaik – baiknya untuk kepentingan rakyat.

“Saya titip kepada Kepala Daerah ini uang pinjaman, jadi harus betul – betul merinci secara baik harus punya azas manfaat langsung kepada rakyat, infrastruktur harus sukses pembangunannya, administrasi dan kualitasnya,”pesannya.

Gubernur berharap mudah – mudahan pinjaman itu dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan di Jawa Barat,”harapnya.

Gubernur juga menjelaskan ada Empat lembaga negara dilibatkan dalam pengawasan penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah pusat lewat Pinjaman PEN Daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Empat lembaga tersebut yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), kejaksaan, kepolisian, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.

Dikatakan Gubernur Empat pihak selalu mengawasi sistem pembelanjaan kita [Pemda Provinsi Jabar]. Empat pihak itu adalah BPK, kejaksaan, kepolisian, dan BPKP.

“Jadi, empat sekawan inilah yang juga akan kita gunakan di awal, di tengah, dan di akhir proses [penggunaan dana],” pungkas Kang Emil sapaan Ridwan Kamil.(*) Editor:Nas

Baca Lainnya

Bupati Subandi Tinjau SDN Sidokepung yang Atapnya Ambruk, Pemkab Siapkan Solusi Cepat dan Jangka Panjang

18 April 2026 - 18:46

Wabup Sidoarjo Resmikan SPPG Desa Prasung, Dorong Layanan Gizi Terintegrasi dan Ekonomi Lokal

16 April 2026 - 19:48

Di Balik Terangnya Listrik, Gerak Senyap Tim ULTG Angke Tuntaskan Reklamasi SF6 di GI Angke

16 April 2026 - 18:49

Ketua DPRD Jepara: Retreat Akmil Jadi Kunci Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

16 April 2026 - 17:23

News Trending DAERAH