TN.ACEH l – Pernyataan Mualem perihal Aceh akan referendum beberapa hari ini direspon oleh banyak kalangan. Baik oleh rakyat dan para tokoh Aceh sendiri, maupun dari luar Aceh.
Pernyataan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat konflik itu menjadi viral dan juga tepat momen. Mengingat, situasi politik nasional pasca pilpres yang masih menyisakan PR demokrasi jurdil. Menurut Putra Gara, Presiden Gerakan Pemuda Aceh Bersatu (GPAB), situasi politik itulah yang membuat pernyataan Mualem ada tempat untuk pembahasan.
“Kalau saya melihat, referendumnya Aceh bukan karena pilpres semata, tetapi itu hanyalah pembuka masalah menuju pintu niatan untuk referendum. Apa pasal, karena rakyat Aceh melihat pelaksanaan pilpres tidak jurdil, sehingga jadi catatan politik bagi para politisi Aceh,” terang Gara, jumat (31/5/19).
Lebih jauh Gara menjelaskan, melihat ketidak jurdilan pemerintah sebagai pelaksana demokrasi, maka Aceh yang pernah memiliki historykal tidak baik dengan pusat, tidak mau terjebak pada permainan tersebut. Apa lagi, beberapa poin perjanjian damai Helsinki 2005 silam sangat alot untuk digulirkan. Dengan sendirinya, melihat ketidak jurdilan demokrasi ini, Aceh pesimis pusat akan merealisasikan poin-poin perjanjian damai yang seakan digantung itu.
“Ini sudah 14 tahun, namun perjanjian damai tersebut banyak poin yang ragu dijalankan pemerintah pusat, kalau memang tidak mau dibilang ingkar. Makanya pernyataan Mualem itu menjadi pemantik semangat rakyat Aceh yang saat ini sudah sangat kompromis dengan pusat,” jelas Putra Gara.
Reaksi pemerintah memang belum terlihat, tetapi masyarakat luar Aceh yang pro pemerintah mencoba akan memperkarakan Mualem bahkan minta Mualem ditangkap.
Menurut Gara, menangkap atau memperkarakan Mualem tidak semudah itu, mengingat Mualem adalah mantan Panglima GAM. Ia juga tokoh Partai nasional dan lokal. Apa lagi, pernyataannya juga menjadi riak bagi daerah lain.
“Kami punya rekan di luar Aceh, seperti Sulawesi, Kalimantan, Yogyakarta, dan daerah lainnya, wacana referendum Aceh ini bisa menular ke daerah lainnya bila ketidakpuasan demokrasi mereka rasakan juga. Kalau untuk daerah Sumatera, meski pun tidak semua, kami sangat yakin akan mendukung. Seperti Sumber, Riau, atau Palembang,” jelas Gara lagi.
Menurut Gara, ini memang tahun politik yang penuh dengan pertimbangan dan perjuangan. Semoga dapat diselesaikan dengan damai tanpa mencederai konstitusional.*** (BNG)
