Kota Bandung, TransNews.co.id-Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jabar Setiaji di kota Bandung, Kamis (4/6/2020) mengatakan, data yang disajikan di SOLIDARITAS memuat informasi jenis dan status bansos yang diberikan pada warga termasuk juga jumlah total penerima manfaat di masing-masing wilayah.
“Jadi di dalamnya khusus berkaitan dengan bansos, masyarakat nanti bisa melihat data penerima bansos, siapa saja, dan dari mana sumbernya. Di situ tersajikan, penerima PKH berapa juta Kepala Keluarga (KK), terus bansos provinsi berapa KK,” kata Setiaji.
Setiaji mengungkapkan,saat initerdapat total delapan pintu bantuan bagi warga Jabar maupun pendatang yang terdampak Covid-19.
Hal tersebut meliputi Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Sembako Perluasan, bansos sembako presiden, Dana Desa (bagi kabupaten), bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota,”ujarnya.
Setiaji menjelaskan, data masing-masing penerima setiap pintu bantuan, baik dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS dimuat dalam fitur tersebut.
Dengan demikian,kata Setiaji masyarakat dan khususnya penerima bansos dapat mengetahui sumber pintu bantuan yang sesuai dengan kondisi masing-masing.
“Dalam rangka untuk menginformasikan atau dari segi transparansi siapa saja yang menerima bansos, sehingga masyarakat bisa saling mengecek. Misalnya ada orang yang tidak layak ataupun yang sudah meninggal, sehingga kita bisa meng-update datanya,” ucapnya.
Meski menampilkan inforasi penerima, Setiaji menjamin privasi warga tetap terjamin. Data yang diberikan tidak dilengkapi informasi pribadi seperti NIK.
“Kami juga melindungi data privasi penerima bansos. Data yang ditampilkan tidak gamblang. NIK yang kami tampilkan digit depan dan belakang, termasuk nama penerima,” imbuhnya.
Dia mengatakan, pihaknya juga selama ini telah membuka fitur aduan di aplikasi Pikobar. Sehingga, warga Jabar yang terdampak Covid-19 namun belum terdata, dapat menyampaikan aduan melalui fitur tersebut. Termasuk bagi para ketua RW, dimana mereka bisa mengusulkan penerima bansos dengan melampirkan identitas, lokasi, dan permasalahan yang terjadi di lingkungannya melalui aplikasi tersebut.
“Penyaluran bansos tahap 1 ada data yang salah atau orang tersebut tidak layak, kita perbaiki lagi. Atau masyarakat bisa mengecek di sana. Kedua, menambah data-data tadi, misalnya ada orang yang terdampak baru, bisa dimasukkan melalui SOLIDARITAS di Pikobar,” pungkasnya.(Chrystian) Editor:Nas
