Menu

Mode Gelap
Gubernur Khofifah Bersama Forkopimda Tinjau Pengamanan Natal 2025 di Surabaya Pastikan Perayaan Natal 2025 Berjalan Aman, Forkopimda Sidoarjo Pantau Gereja Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Jatim 2 Tahap Finishing, Addendum 14 Hari  Kominfo Jatim Evaluasi Pengelolaan SP4N LAPOR!, Dorong Peningkatan Status Kabupaten/Kota Bupati Sidoarjo Tinjau Longsor Bantaran Sungai di Desa Temu, Instruksikan Penanganan Darurat Perkuat Tata Kelola Digital, Ribuan Desa di Jawa Timur Terima Hibah Komputer dari Korsel

PERISTIWA

Pemprov Jatim Refocusing APBD Untuk Vaksinasi Sebesar Rp1,2 Triliun

LOGOS TNbadge-check


					Pemprov Jatim Refocusing APBD Untuk Vaksinasi Sebesar Rp1,2 Triliun Perbesar

Surabaya,Transnews.co.id-Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyatakan, akan kembali melakukan refocusing anggaran untuk vaksinasi Covid-19 di Jatim, yang diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp.1,2 triliun.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad ditemui di DPRD Jatim, Rabu (24/3/2021) mengatakan, Pemprov Jatim sudah melaporkan ke DPRD Jatim melalui Plh Sekdaprov di DPRD Jatim pada, Selasa (24/3/2021) sore, melalui Rapim bahwa akan melakukan recofusing pada APBD 2021.

Permintaan ini sesuai instruksi Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021.

“Refocusing anggaran tahun 2021 ini mengacu PMK dan Dirjen Otda Kemendagri terkait dengan vaksinasi Covid-19 di Jatim butuh sekitar 1,2 triliun,” katanya.

Sadad, mengakui jika intruksi dari pemerintah pusat itu muncul setelah APBD Jatim 2021 disahkan.

“Artinya, DPRD dan Pemprov Jatim harus membicarakan formula yang terbaik terkait pos-pos anggaran mana saja yang akan direfocusing,”katanya.

Menurutnya,Refocusing itu tidak harus mengikuti penjadwalan pembahasan APBD atau harus menunggu perubahan APBD, tapi bisa setiap saat.

“Jadi kami ingin refocusing itu diarahkan seseuai dengan ketentuan yang ada,” harap Sadad

Sadad belum berani berwacana untuk mengusulkan supaya kran vaksinasi mandiri dibuka, sehingga bisa mengurangi beban anggaran pemerintah.

“Kita belum sampai bicara ke arah itu, sebab masih fokus mencari Rp 1,2 triliun itu dari mana,”pungkas Sadad politisi asal Pasuruan.

Untuk diketahui, bahwa vaksinasi Covid-19 diberikan kepada 181,5 juta penduduk Indonesia itu dibagi dalam empat tahap.

Pertama untuk tenaga medis, kedua untuk pelayanan publik dan lansia yang dijadwal hingga akhir April, ketiga masyarakat di daerah kasus tinggi, dan keempat untuk masyarakat umum. (HD). Editor:Nas

Baca Lainnya

Dorong Daya Saing Global, Pemkab Jepara Resmikan Kartu Mebel dan Berangkatkan IKM ke IFEX 2026.

3 Maret 2026 - 04:37

Resmi Tembus Probolinggo, Commuter Line Supas Perkuat Aglomerasi Surabaya Raya

2 Maret 2026 - 21:09

Bupati Subandi Perkuat Sinergi dengan PHDI, Tegaskan Komitmen Jaga Kerukunan Umat di Sidoarjo

2 Maret 2026 - 21:07

Bukan Sekadar Jurnalistik, SWI Kota Depok Konsisten Kawal Advokasi Kesehatan Warga

1 Maret 2026 - 20:12

News Trending DEPOK