Sleman, Transnews.co.id – Guna mendorong berkembangnya keberadaan dan jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara mandiri sebagai wahana informasi dan komunikasi, serta meningkatkan peran KIM dalam memperlancar arus informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat sebagai mitra kerja, maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Rony Primanto Hari mengukuhkan kepengurusan Forum KIM DIY periode 2022-2025 yang berlangsung di Aula Kresna Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIY, Komplek THR Yogyakarta, Kamis (30/12/2021).
Prosesi pengukuhan kepengurusan Forum KIM DIY dihadiri oleh Ketua Forum Komunikasi KIM Nusantara, Yus Hartiman yang didampingi Sekretaris Forum Komunikasi KIM Nusantara, Bobbin Nila Prasanta Yudha, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo DIY, Rakhmat Sutopo, bersama Kepala Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik Dinas Kominfo DIY, Wiwik Lestariningrum, serta Kepala Dinas Kominfo Kabupaten dan Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Usai mengukuhkan kepengurusan Forum KIM DIY, Kepala Dinas Kominfo DIY, Rony Primanto Hari memberikan arahan kepada seluruh jajaran pengurus agar bekerja untuk membantu KIM yang ada dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka berkomunikasi maupun menyebarkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Cita-cita untuk membentuk forum ini sebenarnya sudah lama karena kita merasakan bahwa manfaat dari Kelompok Informasi Masyarakat itu sangat besar. Apalagi di era pandemi ini ketika berbagai macam berita hoaks banyak tersebar di masyarakat maka KIM ini menjadi garda terdepan yang bisa membantu kami dalam rangka memerangi berita hoaks, dan menyosialisasikan berbagai macam kebijakan-kebijakan pemerintah terkait bagaimana mengatasi COVID-19,” ungkap Rony.
Rony juga berharap di masa depan apabila sudah tidak ada pandemi COVID-19, KIM mempunyai peranan yang cukup besar walaupun teknologi informasi sudah banyak digunkan di era digital, namun KIM masih sangat dibutuhkan untuk mengedukasi dan meliterasi masyarakat.
Oleh karena itu pengurus yang sudah terpilih dan dikukuhkan bisa meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam berbagai hal tidak hanya terkait dengan kebijakan pemerintah tetapi tentang bagaimana penggunaan teknologi informasi, teknologi digital bahkan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau menggerakkan perekonomian di daerah terutama di wilayah perdesaan.
