Surabaya, Transnews.co.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melantik Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, Dra Maria Ernawati M.M., di Gedung Grahadi Surabaya, Senin (10/1/2021). Dra Maria Ernawati M.M menggantikan Drs Sukaryo.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah meminta Kepala BKKBN Jatim yang baru dilantik untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui intervensi pada permasalahan stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Hal ini dikarenakan tiga hal tersebut menjadi salah satu ujung tombak dalam pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
“Bersama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim saya harap BKKBN dapat memberikan kontribusi lebih signifikan lagi dalam mempercepat peningkatan IPM di Jatim, menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, perkawinan anak di Jatim dan pencapaian target penurunan stunting sesuai target nasional ke angka 14% di tahun 2024,” kata gubernur.
Menurutnya, peran BKKBN dalam percepatan penurunan stunting melalui pembentukan tim pendamping keluarga sangat fundamental. BKKBN Jatim bisa memberikan dukungan pada layanan intervensi spesifik maupun sebagai penanggung jawab dalam layanan intervensi sensitif.
“Kami harap BKKBN Jatim dapat melakukan pendekatan multi sektoral yang terintegrasi untuk penanganan penurunan stunting baik bersama dengan TP PKK, tenaga kesehatan dan instansi terkait lainnya. BKKBN bisa bersinergi dalam mengidentifikasi dan mendampingi keluarga-keluarga berisiko stunting agar mendapatkan penanganan yang tepat,” pintanya.
Berdasarkan data BKKBN, Kementerian Kesehatan baru saja mengumumkan Hasil Studi Satus Gizi Balita Indonesia (SSGI) 2021. Berdasarkan Hasil SSGI 2021, angka stunting secara nasional menunjukkan perbaikan dengan turunnya tren sebesar 3,3 persen dari 27.7 persen tahun 2019 menjadi 24,4 persen tahun 2021.
Sama halnya dengan Provinsi Jawa Timur turut mengalami tren yang sama dengan penurunan sebesar 3,35 persen dari 26,86 persen pada tahun 2019 menjadi 23,5 persen di tahun 2021.
“Namun meskipun mengalami penurunan, kita tidak boleh berpuas diri permasalahan stunting masih jadi PR kita bersama,” jelas Khofifah.
Turut hadir Deputi bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak, Wakapolda Jatim Brigjen Pol. Slamet Hadi Supraptoyo, Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI. Agus Setiawan, Asintel Kejati Jatim Zulbahri, jajaran Forkopimda Jatim, serta beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (hd)
