Malang, Transnews.co.id – Memasuki minggu kedua bulan Ramadan, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang semakin meningkatkan disiplin kerja. Hal ini disampaikannya saat memimpin apel di halaman Balai Kota Malang, Senin (11/4/2022).
Bung Edi, sapaan Sofyan Edi Jarwoko, menuturkan bahwa menjelang Hari Raya Idulfitri pasti tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat. “Biasanya budaya Lebaran di masyarakat kita adalah belanja untuk mempersiapkan Lebaran. Perintah Presiden kita untuk membeli produk dalam negeri, maka tentu kita harus memberi teladan. Alhamdulillah pasar-pasar takjil ramai sekali. Masyarakat senang. Mari kita fasilitasi, kita bantu, beritahu pada masyarakat,” ajak Bung Edi.
Seperti yang telah diketahui, Presiden Jokowi selalu menggaungkan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Gerakan Nasional #BanggaBuatanIndonesia ditargetkan mampu mendorong penguatan ekonomi nasional melalui penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) termasuk industri kecil dan menengah (IKM).
Dalam arahannya beberapa waktu lalu di Bali, Jokowi pun mengajak para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengurangi pengadaan barang impor dan mendorong penggunaan barang-barang dalam negeri untuk pengadaan barang di instansi masing-masing. Presiden menekankan agar penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta daerah, juga anggaran BUMN untuk pembelian produk dalam negeri guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Tak sekadar ajakan semata, dalam rangka mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi terutama di lingkungan pemerintahan, maka Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Komentar ditutup.