SIDOARJO, transnews.co.id – Bupati Sidoarjo H Subandi menegaskan bahwa sebagai langkah nyata mendukung program prioritas nasional presiden Prabowo, pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen menyukseskan program prioritas nasional tersebut dengan percepatan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Sidoarjo
Hal tersebut ditegaskan Bupati Subandi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan DPRD, Forkopimda, camat, serta kepala desa di Ruang OPS Room Setda Sidoarjo, Rabu (28/1/2026).
Dalam arahannya, Subandi menyampaikan bahwa program KDKMP merupakan atensi langsung dari Presiden. Ia menegaskan bahwa sebagai pimpinan daerah, target pendirian KDKMP harus segera dimaksimalkan melalui sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, hingga pemerintah desa.
Ia juga menginstruksikan pada para camat untuk turun langsung melakukan pendampingan teknis. Ia juga menekankan agar berbagai kendala di lapangan, khususnya desa yang belum memiliki anggaran Bantuan Keuangan (BK) atau mengalami keterbatasan dana, segera dipetakan secara menyeluruh.
Ia juga meminta agar data pada portal diperbarui minimal tiga hari sekali.
Selain itu, para camat diminta melaporkan secara berkala progres serta kendala yang dihadapi desa, sekaligus segera dicarikan solusi bersama apabila ditemukan hambatan.
Berdasarkan data sementara, terdapat 47 lokasi KDKMP di Sidoarjo yang masih terkendala proses pengurukan lahan. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan solusi konkret berupa penyediaan alat berat.
Lebih lanjut, Bupati Subandi menjelaskan bahwa Pemkab telah menyiapkan sembilan unit backhoe serta armada truk milik pemerintah daerah untuk membantu proses pengurukan.
“Desa hanya perlu mengoordinasikan pelaksanaannya di lapangan agar pekerjaan dapat segera diselesaikan.
Tuntaskan Kendala LP2B demi Iklim Investasi
Selain fokus pada KDKMP, Bupati Subandi juga menyoroti urgensi pemenuhan kuota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini Sidoarjo masih mengalami kekurangan sekitar 4.000 hektare LP2B yang berdampak pada belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurutnya, kepastian hukum terkait tata ruang memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong masuknya investasi ke Sidoarjo.
Tanpa kejelasan RDTR, para investor dinilai akan ragu untuk menanamkan modal.
Ia menyampaikan rencana untuk langsung ke Jakarta pada pekan berikutnya guna mengawal persoalan LP2B tersebut.
Langkah itu dilakukan agar arah peruntukan wilayah di desa dan kelurahan menjadi jelas, sehingga pembangunan dan investasi tidak lagi terhambat.
Mengakhiri arahannya, Bupati mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk menjaga soliditas demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan program pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa dengan kerja bersama dan soliditas yang terjaga, visi besar untuk menyejahterakan masyarakat Sidoarjo dapat diwujudkan.
