SURABAYA, transnews.co.id – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penguatan tata kelola digitalisasi pemerintah daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur, Senin (9/3/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan memastikan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian di daerah berjalan optimal dalam mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan.
Tim Kemendagri dipimpin Analis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Aris Munandar. Ia didampingi Krisnawan Hariyanto, Fachrullyanta Adi Saputra, serta Muhammad Fadlil Kirom.
Rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin bersama Sekretaris Dinas Kominfo dan para kepala bidang di lingkungan Diskominfo Jatim.
Dalam kesempatan tersebut, Aris Munandar menilai Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam penguatan tata kelola digitalisasi pemerintahan daerah.
Menurutnya, perencanaan yang matang serta sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan transformasi digital di tingkat daerah.
“Provinsi Jawa Timur selama ini menjadi salah satu contoh yang baik dalam penyelenggaraan tata kelola digitalisasi pemerintahan daerah. Hal ini terlihat dari perencanaan yang tertata dengan baik serta sinergi lintas sektor yang berjalan sangat solid,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan serta program digitalisasi pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus memperkuat tata kelola digital melalui berbagai langkah strategis.
Menurut Sherlita, penguatan digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga mencakup integrasi data, peningkatan infrastruktur digital, serta penguatan sinergi antarperangkat daerah.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen terus memperkuat tata kelola digital melalui integrasi data, peningkatan infrastruktur, serta sinergi antarperangkat daerah guna mendukung transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian di Provinsi Jawa Timur semakin optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis digital.
Selain itu, koordinasi antara Kemendagri dan Pemprov Jawa Timur diharapkan mampu memperkuat implementasi kebijakan transformasi digital di daerah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
