SIDOARJO, transnews.co.id — Usai memimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah di Alun-alun Sidoarjo, Bupati Sidoarjo H. Subandi langsung bergerak ke lapangan. Pada Sabtu (2/5/2026).
Ia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Tarik, sekaligus menyerahkan bantuan kursi roda dan paket kebutuhan pokok kepada warga rentan.
Langkah ini bukan sekadar seremoni. Kegiatan rutin tiap akhir pekan tersebut menjadi cara Pemkab Sidoarjo memastikan program sosial benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan.
“Inisiatif ini adalah wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberi perhatian kepada masyarakat kurang beruntung, baik yang tinggal di hunian tidak layak maupun yang membutuhkan alat bantu mobilitas seperti kursi roda,” tegas Subandi.
Dalam sidak itu, Subandi menemukan sejumlah kondisi yang memprihatinkan. Di antaranya rumah milik Abdul Kholik (64) yang dihuni bersama empat anaknya, dengan dinding anyaman bambu yang sudah lapuk. Ada pula Suwondo (56), petani yang hidup sebatang kara di rumah yang tak layak huni.
Keduanya dipastikan masuk prioritas penerima bantuan perbaikan rumah.
Tak hanya soal hunian, Subandi juga menyoroti lemahnya akses layanan kesehatan bagi warga rentan. Ia secara khusus menginstruksikan Dinas Kesehatan melalui puskesmas untuk aktif melakukan kunjungan rutin.
Beberapa kasus yang menjadi perhatian di antaranya Ananda Aiswa Maula Sholima (8) yang mengalami kelumpuhan, Ananda Muhammad Abinara Alfarizqi (2,5) penderita hidrosefalus sejak lahir, serta Waginten (70), seorang lansia yang membutuhkan pendampingan intensif.
“Melalui kunjungan langsung, kondisi kesehatan mereka bisa terus dipantau dan pengobatan dapat diberikan secara rutin,” ujarnya.
Untuk program RTLH, Subandi menegaskan pembangunan tidak sekadar tambal sulam, tetapi dilakukan dari nol dengan penataan ulang agar layak huni secara menyeluruh. Pendanaan utama berasal dari Baznas, dengan skema kolaborasi bersama masyarakat.
“Kami berharap ada swadaya masyarakat agar proses perbaikan berjalan sinergis dan selesai tepat waktu,” pungkasnya.
Langkah sidak yang konsisten dilakukan ini memperlihatkan pendekatan langsung pemerintah daerah dalam mengurai persoalan kemiskinan ekstrem—bukan hanya lewat data di atas meja, tetapi melalui intervensi nyata di lapangan.
