DEPOK, transnews.co.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelar kegiatan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Aula Edelweis, lantai 5 Balai Kota Depok, Selasa (08/09/2026). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah yang proaktif dan terintegrasi.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Mangnguluang Mansur. Dalam sambutannya, Mangnguluang menekankan bahwa masalah inflasi tidak boleh hanya dipandang sebagai dinamika angka semata, melainkan berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi warga.
“Karena itu menjaga inflasi pada tingkat yang terkendali merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi perekonomian daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa TPID memiliki peran krusial dalam merespons dinamika harga di lapangan secara tepat dan terukur.
“Disini keberadaan TPID sangat strategis, tidak hanya dituntut merespon ketika terjadi kenaikan harga tapi harus mampu membangun sistem pengendalian inflasi yang proaktif, berbasis data, mampu mengantisipasi risiko, dan didukung kolaborasi lintas sektor tentunya,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mangnguluang memaparkan tiga pesan penting yang menjadi fokus utama pengendalian inflasi di Kota Depok:
Pengendalian Berbasis Data, Kebijakan yang diambil oleh TPID harus didukung oleh data yang akurat, mutakhir, dan tepercaya agar tepat sasaran.
Antisipasi Risiko, TPID harus memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) untuk memetakan potensi gejolak harga komoditas dari faktor lokal maupun eksternal. “Oleh karena itu, kita perlu membangun kemampuan early warning system yang lebih baik, TPID harus mampu mengidentifikasi komoditas yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi sebelum risikonya berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” tegasnya.
Kolaborasi Lintas Sektor, Penanganan inflasi membutuhkan kerja sama padu antara Pemkot Depok, Bank Indonesia, BPS, instansi vertikal, pelaku usaha, distributor, produsen, petani, pengelola pasar, hingga masyarakat luas.
Terkait poin kolaborasi, Mangnguluang mengingatkan agar sinergi antarlembaga tidak sekadar menjadi rutinitas formalitas.
“Karena itu, koordinasi TPID harus kita maknai bukan sekadar forum pertemuan tapi wadah menghasilkan aksi bersama. Setiap pihak harus paham perannya, memiliki data dan informasi yang sama, serta mampu bergerak secara terpadu ketika adanya potensi tekanan inflasi,” paparnya.
Lebih jauh, seluruh anggota TPID didorong untuk menanamkan pola pikir bahwa pengendalian inflasi adalah bagian utuh dari pembangunan ketahanan ekonomi daerah jangka panjang.
“Saya berharap capacity building ini tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta, lebih dari itu kegiatan ini harus menghasilkan gagasan, strategi, inovasi, dan rencana aksi yang dapat diimplementasikan,” pungkas nya.
Komentar ditutup.