DEPOK, transnews.co.id — Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi, memberikan tanggapan terkait kehadiran layanan transportasi Biskita yang belakangan menyita perhatian publik di Kota Depok.
Ia menilai konsep Biskita di Depok mirip dengan armada yang beroperasi di Kota Bogor. Menurutnya, efektivitas moda transportasi yang telah menelan anggaran hingga puluhan miliar rupiah tersebut harus dievaluasi secara berkala.
“Tinggal kita lihat apakah dengan anggaran puluhan miliar yang telah dikeluarkan tersebut semakin membuat tatakelola transportasi semakin baik atau malah sebaliknya,” kata Yusfitriadi, Kamis (10/9).
Yusfitriadi mengungkapkan, berdasarkan pengamatannya di Kota Bogor, keberadaan Biskita belum memberikan kontribusi konstruktif terhadap perbaikan tata kelola transportasi lokal.
Ia juga membeberkan sejumlah masalah mendasar yang berpotensi muncul akibat pengoperasian Biskita.
Masalah utama yang disoroti adalah besarnya biaya pemeliharaan armada dalam jangka panjang.
“Bukan hanya sekedar mengadakan, namun harus dipikirkan anggaran pemeliharaan, karena bus kita di kota bogor sempat mangkrak dan tidak beroperasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengoperasian di Bogor hingga kini masih menghadapi berbagai kendala. Ia mengingatkan pemerintah agar pengadaan transportasi publik ini tidak sekadar menjadi formalitas proyek semata.
Masalah kedua berkaitan dengan ketidakjelasan skema integrasi antara Biskita dan moda transportasi eksisting seperti angkutan kota (angkot). Konflik mengenai peran Biskita apakah hadir untuk menggantikan atau justru menambah armada angkot belum terselesaikan dengan baik di Kota Bogor.
Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu persoalan baru di Depok, mengingat keterbatasan kapasitas jalan di wilayah tersebut.
“Terlebih di Kota Depok, kondisi jalan masih semerawut. Jangan sampai armada moda transportasi ditambah, bahkan melalui bus kita yang besar, namun jalan tidak bertambah lebar atau tidak ada jalan alternatif. Sehingga berpotensi menambah masalah baru dalam tatakeloka transportasi masyarakat,” paparnya.
Di akhir keterangannya, Yusfitriadi mempertanyakan ketepatan sasaran pengguna Biskita. Menurutnya, kelompok masyarakat yang paling membutuhkan akses transportasi publik terjangkau adalah warga kelas bawah.
Namun, keterbatasan rute Biskita yang hanya melintasi jalan protokol membuat moda ini dinilai sulit diakses oleh warga di area pemukiman padat atau pelosok.
“Tentu masyarakat kelas bawah. Kita sama-sama faham, operasi bus kita itu tidak mungkin menjangkau pelosok-pelosok, karena masalah akses jalan raya. Jadi saya rasa itu tidak sampai kepada masyarakat kelas bawah,” beber pria yang akrab disapa Yus tersebut.
Atas dasar itu, ia menyimpulkan keberadaan Biskita lebih cenderung dinikmati oleh kelompok masyarakat kelas menengah.
“Sehingga yang akan memanfaatkan bukan masyarakat kelas bawah, tapi masyarakat kelas menengah. Sehingga nasib masyarakat kelas bawah tidah pernah bisa merasakan secara optimal kehadiran bus kita ini,”tutupnya.
Komentar ditutup.