JEPARA, transnews.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Dr. H. Agus Sutisna menerima audiensi dari Pengurus Cabang (PC) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Jepara, pada hari Minggu pagi pukul 09.00 WIB. Pertemuan berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor DPRD Kabupaten Jepara. (31/05/2026).
Audiensi tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga diisi dengan pembekalan strategis bertajuk “Peran Perempuan dalam Dinamika Politik dan Pembangunan Bangsa”.
Audensi dengan Muslimat NU, DPRD Jepara Dorong Perempuan Aktif dalam Politik dan Kebijakan Publik
Agus Autisna dalam sambutannya menekankan pentingnya partisipasi aktif perempuan, khususnya dari organisasi keagamaan seperti Muslimat NU, dalam mengawal kebijakan publik dan pembangunan daerah.
“Perempuan memiliki peran ganda yang sangat strategis, baik di ranah domestik maupun publik. Dengan jumlah yang signifikan, perempuan harus hadir sebagai aktor penting dalam pengambilan keputusan politik dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat,” ujar Ketua DPRD Jepara.
Sementara itu, Ketua PC Muslimat NU Hj. Nor Ainy, S.Ag, Kabupaten Jepara menyampaikan apresiasi atas penyambutan dan pembekalan yang diberikan.
Menurutnya, sinergi antara legislatif dan organisasi perempuan sangat diperlukan untuk mendorong kebijakan yang responsif gender dan memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah.
“Kami berterima kasih atas kesediaan Ketua DPRD untuk berbagi wawasan. Ini menjadi motivasi bagi kader Muslimat NU untuk lebih berani berkontribusi dalam politik yang bermartabat dan pembangunan yang berkeadilan,” tuturnya.
Pertemuan berlangsung hangat dan interaktif, diikuti oleh puluhan kader Muslimat NU dari berbagai kecamatan se-Kabupaten Jepara.
Diskusi membahas sejumlah isu aktual, mulai dari keterwakilan perempuan di parlemen, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga penguatan ekonomi keluarga.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjalin kerja sama berkelanjutan antara DPRD Jepara dan PC Muslimat NU, khususnya dalam sosialisasi kebijakan daerah dan peningkatan kapasitas kader perempuan.
