DAERAH  

Bendungan Wlingi Blitar yang Dikelola PJT I, Menyuplai Air Irigasi Pertanian Untuk Petani Secara Gratis

Bendungan Wlingi Blitar yang di kelola PJT I, menyuplai air irigasi pertanian untuk petani secara gratis

Malang, Transnews.co.id – Tahun 2021 menjadi tahun yang membanggakan bagi Jawa Timur yang telah berhasil mencapai target produksi padi tertinggi se Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan, bahwa produksi padi pada tahun 2021 mencapai 9,9 juta ton GKG (Gabah Kering Giling) dan menjadikan Jawa Timur untuk pertama kalinya sebagai sentra produksi beras terbesar di Indonesia.

Sebagai perusahaan milik negara yang memiliki penugasan untuk mengoperasikam sejumlah bendungan dan bendung di Wilayah Sungai Brantas dan Bengawan Solo, Perum Jasa Tirta (PJT) I turut andil dalam pencapaian target produksi padi tersebut. Pasalnya, BUMN pengelola sumber daya air tersebutlah, yang setiap harinya memastikan alokasi air untuk kebutuhan irigasi dapat terpenuhi.

Ketersediaan air di dua sungai besar di Jawa Timur yaitu Brantas dan Bengawan Solo, sangat dipengaruhi oleh kondisi tampungan di waduk-waduk tahunan yang dikelola PJT I. Antara lain, Waduk Sutami, Waduk Lahor, Waduk Bening, Waduk Wonorejo, Waduk Selorejo dan Waduk Wonogiri.

baca juga :   UPT RSBN Salurkan Bantuan Ikatan Alumni ITB Kepada Anak terdampak Covid-19

Sepanjang 2021, secara umum elevasi aktual dari muka air waduk di Wilayah Sungai Brantas dan Bengawan Solo berada di atas pola yang sudah ditetapkan dalam RTOW (Rencana Tahunan Operasi Waduk). Hal tersebut disebabkan, karena intensitas hujan yang juga berada di atas rata-rata.

Disamping itu, dengan pemeliharaan waduk dan bendungan yang dilakukan oleh PJT I, seperti pengerukan dan penggelontoran sedimentasi dapat mengoptimalkan kapasitas tampungan waduk. Sehingga kelebihan debit inflow di atas pola tersebut, dapat secara optimal dimanfaatkan mengairi sawah-sawah di lahan irigasi teknis sepanjang tahun.

Direktur Utama PJT I, Raymond Valiant menjelaskan, bahwa khusus penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan irigasi, merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan PJT I secara cuma-cuma. “Sesuai amanah negara yang ditetapkan melalui Undang-Undang Sumber Daya Air nomor 17 Tahun 2019, para pengguna air untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat tidak dibebani Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA). Untuk itulah diperlukan komitmen dan keprofesionalan untuk menjalankan amanah tersebut,” ujar Raymond. Senin (31/1/2022).

baca juga :   Wagub Emil: Jatim Adalah Tempat yang Tepat Memulai Bisnis

Menurut Raymond, luasan irigasi teknis yang mendapat layanan langsung dari intake di sepanjang Sungai Brantas sebesar 101.180 Ha. Sedangkan di Wilayah Bengawan Solo sebesar 25.013 Ha berdasarkan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) 2020 yang digunakan sebagai acuan pembuatan rencana alokasi air tahunan (RAAT).

Adapun alokasi air irigasi yang dijamin dari waduk untuk keperluan irigasi di Wilayah Sungai Brantas, dilakukan melalui 12 (dua belas) intake yang menjangkau 13 (tiga belas) Kota dan Kabupaten. Antara lain Kabupaten dan Kota Malang, Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya.

Sedangkan, alokasi air irigasi di aliran utama Bengawan Solo yang dijamin dari Waduk Wonogiri dilakukan melalui dua intake, yakni intake Colo Barat dan ColoTimur. Pengaturan alokasi air kedua intake ini berada di Bendung Colo yang menjangkau enam Kabupaten yakni Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, hingga Sragen (di Provinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Ngawi (di Provinsi Jawa Timur). Untuk pemenuhan kebutuhan irigasi di sistem Kali Madiun yang merupakan anak sungai Bengawan Solo diatur melalui intake yang berada di Bendung Jati dengan area layanan di Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi.

baca juga :   Satlantas Polresta Malang Kota Tilang 26 Kendaraan

Raymond menambahkan, untuk dapat mencapai target produksi padi, tentunya merupakan hasil kerjasama berbagai pihak. Terutama pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini para kelompok petani. “Kami tidak bekerja sendiri. Multi stakeholder dan masyarakat terlibat dalam penetapan pola alokasi air yang ditetapkan melalui forum TKPSDA,” ucap Raymond. (hd)

Loading

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/ atau berita tersebut di atas, Silahkan mengirimkan sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami, sebagai-mana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: transnewsredaksi@gmail.com