SIDOARJO, transnews.co.id – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, mengajak seluruh masyarakat dan pemerintah desa aktif mendukung Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS).
Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Kantor Pertanahan (BPN) Sidoarjo di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Senin (10/11/2025).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo Nursuliantoro, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Czi Shobirin Setio Utomo, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Zaidar Rasepta, serta unsur Forkopimda Sidoarjo.
Dalam sambutannya, Bupati Subandi mengapresiasi antusiasme masyarakat Desa Jabaran yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
“Dengan batas yang jelas, masyarakat akan lebih tenang. Tidak ada lagi sengketa, dan proses sertifikasi tanah dapat berjalan lebih cepat serta akurat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas tanah ini sangat membanggakan,” ujarnya.
Bupati menegaskan, Pemkab Sidoarjo mendukung penuh pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, adil, dan berkelanjutan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga dan merawat tanda batas yang telah dipasang agar tidak rusak atau dipindahkan.
Lebih lanjut, Bupati Subandi menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Kabupaten Sidoarjo menargetkan penyelesaian 30.000 sertifikat tanah melalui program PTSL, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 12.000 bidang.
“Kami ingin memastikan seluruh warga memiliki kepastian hukum atas tanahnya untuk mendukung kesejahteraan keluarga dan pembangunan desa,” tegasnya.
Selain itu, Bupati Subandi juga mengumumkan rencana pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi desa yang aktif mendukung percepatan program PTSL. Ia mengingatkan kepala desa agar tidak menambah pungutan di luar ketentuan.
“Kalau Rp150 ribu ya Rp150 ribu, jangan ada tambahan. Biaya operasional bisa dianggarkan melalui APBDes agar tidak menimbulkan masalah hukum,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo, Nursuliantoro, menjelaskan bahwa kegiatan GEMAPATAS merupakan langkah awal menuju “Kabupaten Sidoarjo Lengkap Tahun 2026”. Kegiatan ini diikuti oleh 10 kecamatan, di mana empat kecamatan Wonoayu, Krian, Balongbendo, dan Tarik menjadi peserta Penetapan Lokasi Peta Bidang Tanah (Penlok PBT).
Enam kecamatan lainnya Krembung, Prambon, Jabon, Tanggulangin, Porong, dan Tulangan disiapkan untuk kegiatan Pengumpul Data Yuridis (Puldadis) dalam rangka percepatan penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT).
Ia juga menuturkan bahwa proses pengukuran tanah kini memanfaatkan teknologi Pesawat Udara Nirawak (PUNA) atau drone, yang membuat hasil pengukuran lebih cepat dan akurat.
“Pasang patok, anti caplok, anti cekcok, dan cocok dengan tetangga — sehingga tidak menimbulkan konflik,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Subandi secara simbolis menyerahkan 100 sertifikat hasil PTSL tahun 2025, 5 sertifikat wakaf, 10 sertifikat Barang Milik Daerah (BMD), serta 1 sertifikat milik Pemerintah Desa Jabaran.
Melalui kegiatan GEMAPATAS, Bupati Subandi berharap terwujud sinergi antara pemerintah daerah, BPN, BPD, pemerintah desa dan kecamatan, serta masyarakat dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang tertib, berkeadilan, dan mendukung kesejahteraan warga.
