JEMBER, Transnews.co.id – Komisi D DPRD Jawa Timur (Jatim) meminta Dinas Perhubungan Provinsi Jatim untuk mendesain ulang terminal tipe B di wilayah UPT P3 LLAJ Jember.
Pasalnya, empat terminal tipe B tersebut kondisinya memprihatinkan sejak beralih kewenangan ke pemerintah provinsi.
Selain fasilitas utama terminal rusak, beberapa fasilitas penunjang juga tidak memadai, seperti ruang tunggu penumpang, tempat pemberangkatan, toilet hingga tempat parkir. Imbasnya, beberapa terminal tersebut sepi. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD Jati, Hj. Khofidah, Rabu (25/1/2023).
Menurutnya, pemandangan itu terlihat di empat terminal yang dikelola UPT P3 LLAJ Dishub Jatim di Jember, yakni terminal Ambulu dan Arjasa di Kabupaten Jember, Terminal Wonorejo Lumajang dan Terminal Bondowoso.
Akibatnya terminal yang melayani rute beberapa daerah di Jatim itu sepi. “Pemprov Jatim harus mendesain ulang terminal dengan memperbaiki fasilitas, meningkatkan SDM pengelola terminal serta berkoordinasi dengan organda untuk peremajaan armda. Kalau tidak, selamanya terminal akan sepi dan bahkan mati,” katanya.
Khofidah optimistis, ketika ketiga hal tersebut bisa dijalankan, maka terminal akan kembali ramai. Apalagi, saat ini aktivitas masyarakat juga kembali normal setelah pencabutan PPKM dan kebijakan pelepasan masker. “Belum lagi, jika nanti subsidi BBM dicabut, pasti masyarakat akan kembali memilih angkutan umum,” ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Makin Abbas menambahkan, sudah selayaknya UPT P3 LLAJ berinovasi menjadikan terminal tipe B agar tetap ramai. Pihaknya berjanji DPRD akan memberikan support, termasuk kebutuhan anggaran. “Jember ini kota terbesar ketiga di Jatim. Maka, terminal ini harus dikelola dengan bagus. Bikin inovasi. Kalau tidak ada anggaran ya minta. Jadi mohon 2024 nanti, anggaran ditambah. Jangan hanya pemeliharaan,” tutur politisi PKB itu.
Sementara itu, Nur Aziz meminta, layanan bisnis di terminal, seperti kios atau warung ditata dengan baik. Harapannya, tempat usaha itu tidak dijadikan tempat tinggal dan kumuh. “Kalau tidak, lama-lama mereka mengakar. Pas mau kita manfaatkan tidak mau pindah,” katanya.
Kepala UPT P3 LLAJ Dishub Jatim di Jember, B Siregar, mengakui fasilitas buruk di empat terminal yang dikelola. Meski begitu pihaknya tidak bisa berbuat banyak, mengingat anggaran di UPT yang terbatas.
Siregar mengatakan, setiap tahun, anggaran yang dikelola tak lebih dari Rp. 300 juta. Anggaran tersebut hanya cukup untuk kebutuhan rutin UPT. “Fasilitas dan sarana terminal memang banyak yang rusak. Sudah waktunya diperbaiki, khususnya untuk fasilits utama. Tapi memang anggaran tak cukup,” katanya.
Karena itu, dia berharap ada support anggaran perbaikan di APBD Perubahan 2023 atau APBD 2024, sehingga revitalisasi terminal bisa dilakukan. (hd)
