DEPOK, transnews.co.id – Bicara soal pendidikan, Dinas Pendidikan Jawa Barat jangan terlalu gegabah membuat satu keputusan.
Harus lewat kajian terlebih dahulu. Apakah aturan itu sesuai dengan harapan masyarakat dan harus memperhatikan juga sarana dan prasaranya.
Demikian ungkap Edi Sitorus Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Demokrat usai Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, di Jalan Boulevard, GDC, Jumat (12/07/2024).
“Kalau sarana dan prasarana masih kurang lalu diterapkan aturan tetapi masih banyak yang tidak bersekolah percuma.” ujar Edi Sitorus.
Jadi, lanjut Edi, Dinas Pendidikan Jabar jangan terlalu gegabah membuat satu keputusan.
Menurutnya, Pemerintah Pusat dan Jawa Barat dalam membuat aturan sudah sesuai dengan harapan masyarakat untuk bisa bersekolah atau belum.
Lebih lanjut Edi Sitorus menyampaikan, setiap aturan kita dukung tetapi harus adanya sarana dan prasana yang sesuai sebelum membuat aturan.
“Hanya membuat satu aturan masalah zonasi, tapi tidak pernah menghitung dalam satu wilayah, sekolah sudah sesuai belum dengan sarana dan prasaran. Tujuan pendidikan dengan adanya zonasi kan mempermudah ruang bagi masyarakat untuk bersekolah,” tambahnya.
“Bahwa aturan kita dukung, untuk menuju kualitas. Apabila sarana dan prasarana sudah sesuai, pemerintah kota juga harus aktif jangan diam melihat persoalan-persoalan pendidikan, karena yang rugi kan masyarakat kita,” jelasnya.
“Harapan kita Pemerintah boleh bikin aturan, tapi juga perhatikan sarana dan prasarananya. Harusnya sebagai pengambil kebijakan turun langsung sharing dengan Dinas yang ada di wilayah,” tutup Edi Sitorus.
