SIDOARJO, transnews.ci.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2025–2029 di Pendopo Delta Wibawa, Rabu pagi (30/4/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Sidoarjo, H. Subandi mengatakan bahwa Musrenbang ini bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD 2025–2029, sekaligus mewujudkan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang partisipatif, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Forum ini turut dihadiri oleh Forkopimda Sidoarjo dan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, Dandim 0816 Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, Kepala BNN Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto, Kasi Pengelolaan Barang Bukti Kejari Sidoarjo Novan Basuki Ariyanto, Kepala BPS Muhammad Ismail, Ketua Forum CSR Herti Ahmayanti, Kepala Cabang Bank Jatim Suyatno, serta perwakilan dari Forum Anak Sidoarjo.
Hadir pula perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur, serta Bappeda dari Kota Surabaya, Mojokerto, Gresik, dan Pasuruan.
Bupati Subandi menekankan pentingnya forum Musrenbang RPJMD sebagai wadah strategis untuk menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Ia menyampaikan bahwa visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo 2025–2029 adalah “Menata Desa, Membangun Kota menuju Sidoarjo Menjadi Metropolitan Berkarakter dan Berkelanjutan.”
“Forum ini difokuskan pada pembahasan dan kesepakatan atas rancangan RPJMD yang akan dituangkan dalam berita acara. Oleh karena itu, saya mengharapkan masukan dan saran konstruktif dari seluruh pihak untuk menyempurnakan penyusunan dokumen ini,” ujar Subandi.
Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan penyusunan RPJMD tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menetapkan Kabupaten Sidoarjo sebagai kabupaten terbaik pertama dalam ajang Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat provinsi tahun 2025.