SURABAYA, transnews.co.id – Sebagai upaya dalam menindaklanjuti penanganan tanah longsor di Dusun Ketangi, Desa Ngembeh, Kecamatan Dlanggu. Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menggelar audiensi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Jawa Timur.
Pelaksanaan audiensi dengan Kepala BBWS Brantas, Hendra Ahyadi tersebut, berlangsung di aula kantor BBWS Brantas Surabaya, di Jalan Raya Menganti Nomor 312 Wiyung , Surabaya, Jum’at (03/05/2024) pagi.
Dalam kesempatan tersebut, turut dihadiri Kalaksa BPBD kabupaten Mojokerto Yo’i Afrida dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Rinaldi Rizal Sabirin.
Selain itu, dilaksanakannya audiensi tersebut, diharapkan dapat memberikan kepastian penanganan terhadap adanya tanah longsor di Desa Ngembeh maupun terjadinya bencana alam lainnya.
Diketahui, terjadinya tanah longsor tersebut, menyebabkan 8 rumah warga terdampak. Delapan rumah itu rusak diakibatkan longsornya bibir Sungai Raharja Tirta. Bibir sungai itu longsor sepanjang 400 meter dengan ketinggian longsor mencapai 30 meter.
Dalam laporannya, Bupati Ikfina menjelaskan, bahwa kondisi saat ini di Desa Ngembeh sangat mengkhawatirkan, lantaran imbas dari tanah longsor tersebut membuat bagian belakang rumah rusak dan menggantung di atas Sungai Raharja Tirta.
Sehingga, adanya tanah longsor tersebut, Bupati Ikfina pun meminta arahan kepada BBWS terkait penanganan yang tepat untuk menjamin keselamatan warga Desa Ngembeh.
“Ada beberapa titik yang perlu mendapatkan arahan dan petunjuk dari BBWS Brantas. Seperti apa, dan bagaimana penanganannya terkait sungai Ngembeh Dlanggu ini pak, longsor sudah menjadi sangat lebar, bahkan bibir sungai sudah memakan rumah warga, yang menjadi khawatir kami kalau tidak ada penanganan akan terus melebar,” ujarnya.
Selain itu, Bupati Ikfina juga menambahkan, bahwa terdapat pula dua titik sungai yang menjadi atensi bersama. Hal tersebut, Ia sampaikan lantaran beberapa waktu yang lalu pasca terjadinya hujan deras membuat tanggul sungai jebol dan mengakibatkan banjir.
Sehingga, orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto juga meminta solusi terbaik kepada BBWS Brantas Jawa Timur untuk memberikan jaminan keselamatan bagi warga Bumi Majapahit tersebut.
“Yang terakhir kemarin sempat viral yang Pak Kapolres juga sampai turun, di Sungai Bangsal. Jadi ada 2 titik yang menjadi perhatian dan memang dampaknya juga luar biasa, Sungai yang ada di daerah Brangkal dan Bangsal. Jadi dari kami juga ingin meminta solusi mungkin dari BBWS Brantas seperti apa, kalaupun kami harus berkoordinasi dengan pihak BBWS Brantas lagi, karena ini juga berkaitan dengan keselamatan masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, terkait laporan yang disampaikan oleh Bupati Ikfina, Kepala BBWS Brantas, Hendra Ahyadi menegaskan, bahwa BBWS Brantas siap membantu apa yang terjadi di kabupaten Mojokerto. Namun, memang ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk penanganan selanjutnya.
“Sebelumnya kami sampaikan, kalau untuk pembangunan permanen, saat ini kami belum bisa. Karena memang belum ada anggaran khusus yang disediakan. Mungkin bisa kami tangani secara permanen untuk tahun depan. Sebenarnya Untuk Kali Sadar masuk dalam Pengelolaan PJT sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2010. Jadi kalau diambil tengahnya kita bisa jika memang ini darurat. Sebaiknya ibu, bisa langsung bersurat ke bapak menteri PUPR agar hal dapat tertangani secara cepat. Ini nanti akan tetap kami dampingi untuk prosesnya,” pungkasnya.
