DEPOK, transnews.co.id | Dukungan dari koalisi gemuk tidak menjamin kemenangan dalam Pilkada. Hal itu terungkap dalam diskusi soal Pilkada kota Depok yang diadakan oleh Barinas di Sekretariatnya, di kawasan Cilodong, Kamis (17/9/2020).
“Ada beberapa contoh koalisi Gemuk kalah. Seperti Pilpres 2014 antara Jokowi Jusuf Kala dan Prabowowo Hatta Rajasa. JKW – JK menang walaupun dukungan kursi diparlemen lebih rendah dibanding rivalnya.” ujar Maryono, salah seorang pendiri Barinas.
Menurutnya, Koalisi Gemuk memerlukan daya gerak dan akselerasi yang efektif dan efisien. Ditambah, bagi calon yang dibranding ketokohannya dengan baik oleh timses dan menjanjikan.
“Bila didukung koalisi gemuk yang efektif dan efisien kemungkinan besar bisa menang.” katanya.
Maryono berpendapat merujuk Pilkada Depok 2015, melihat di lapangan belum tampak hubungan linier antara dukungan anggota DPRD dengan pemilihnya, khususnya calon Pradi-Afifah yang didukung koalisi gemuk 6 Partai di DPRD terdiri 33 Kursi dan 6 elemen/ormas pendukung .
“Banyak program pendukung sangat bagus tetapi belum tampak dalam pelaksanaan padahal waktu efektif kampanye hanya 2 bulan. Dukungan mereka praktis syarat admistratif di KPUD, belum ada jaminan kemenangan. Karena koalisi gemuk tidak akan efektif, sejauh jumlah itu tidak bergerak atau digerakan dengan efektif dan efisien” tegasnya.
Senada, Ketua Aliansi Pendukung Non Parlemen Pradi Afifah, Anwar Nurdin, mengatakan wajar untuk menggerakan mesin organisasi diperlukan tenaga, pikiran dan dana.
Konsolidasi kepada pengurus di tingkat DPC atau Ranting harus dilakukan untuk kordinasi mendukung paslon kita.
“Bisa timbul kesalahpahaman dan fitnah diantara pengurus dan anggota, saat kita mendukung dikira dapat kucuran dana operasional dari calon, atau dari DPP Partai padahal tidak atau belum ada dana operasional itu” ungkapnya.
Sutikno, Ketua Kosgoro yang juga mantan anggota dewan menyampaikan, anggota dewan yang mendukung calon, juga memerlukan dana operasional untuk menggerakan konstituennya.
“Hal Ini sebuah konsekuensi logis marketing dan cost politik”katanya.
Begitu pun Ningworo, Ketua Umum Barinas mengakui, pengalaman mengikuti Pilkada dan Pilleg, menurutnya pikiran pragmatis itu tidak dapat dihindarkan dalam kontestasi politik ditingkat pusat maupun daerah, apapun dilakukan untuk mengejar elektabilitas.
“Karenanya kekuatan financial yang dimiliki parpol dan calonnya menjadi penentu. Apabila ada mahar politik ke Partai, Calon perlu juga memikirkan untuk operasional mesin partai dilapangan dan para relawan pendukungnya” ucapnya.
Walaupun diakui Ningworo, ada juga relawan yang mampu membiayai diri sendiri untuk membantu calon yang didukung karena idealisme mereka.
“Pilkada Depok sebuah tantangan yang menarik, koalisi gemuk akan kehilangan muka bila kalah, dan kekalahan bisa meruntuhkan reputasi kedua belah pihak bahkan ditingkat nasional.” pungkas Ningworo. ***
