Yogyakarta – Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Program Penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, pada Sabtu, 9 Oktober 2021. BT-PKLW nantinya akan diserahkan kepada 1 juta PKL dan warung di seluruh Indonesia dengan masing-masing diberikan sebesar Rp1,2 juta.
“Rp1,2 juta cukup menurut hitungan kita dan dimulai pertama kali di kawasan Malioboro Yogyakarta,” ujar Presiden dalam keterangannya.
Perwakilan komunitas PKL, andong, dan becak di Kawasan Malioboro, Rudi, mengaku bersyukur dan senang atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Rudi berharap kunjungan Presiden hari ini di Malioboro dapat meyakinkan para wisatawan bahwa Malioboro aman untuk dikunjungi.
“Kami atas nama segenap komunitas PKL, andong, becak yang ada di kawasan Malioboro sangat bersyukur, dan sangat, sangat berterima kasih dengan harapan kunjungan Bapak Presiden di kawasan Malioboro ini kemudian membuka ruang bahwa Malioboro masih aman tetap dikunjungi, insyaallah tetap aman, dan segera level (PPKM) diturunkan,” ucap Rudi.
Selain itu, salah satu perwakilan lainnya dari PKL juga mengutarakan harapannya agar pariwisata di Yogyakarta dapat segera dibuka kembali sehingga para PKL, khususnya di kawasan Malioboro dapat menikmati kunjungan para wisatawan.
“Mudah-mudahan mulai awal ini kami PKL di kawasan Malioboro bisa beraktivitas kembali dan sektor pariwisata bisa dibuka kembali sehingga kami PKL bisa menikmati kunjungan wisatawan yang nantinya belanja di kawasan Malioboro,” tutur perwakilan dari PKL.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa di Yogyakarta masih diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3. Meski demikian, Airlangga menyebut angka pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta sangat tinggi.
“Pertumbuhan ekonomi Yogya Pak Presiden, sebagai laporan 11 persen, Pak. Jadi tinggi sekali,” ujar Airlangga.
Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Wali Kota Yogyarakarta Haryadi Suyuti.
