DEPOK, transnews.co.id — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Balai Kota Depok menjadi momen penting yang tidak lepas dari sorotan publik.
Dalam upacara tersebut, Wali Kota Supian Suri memaparkan empat program fokus pembangunan kota, yakni, Infrastruktur pengurai kemacetan, Pemerataan pendidikan, Program Jualan Sama sama (JSS) – yaitu Jus untuk mendorong ekonomi kreatif, dan Pembangunan Puskesmas.
Meski demikian, pemaparan tersebut mendapat sorotan tajam karena satu hal krusial dinilai luput dari perhatian, yakni pengaktifan kembali Universal Health Coverage (UHC).
Kritik tersebut dilontarkan oleh Anggota DPRD Depok dari Fraksi PKS, Ade Firmansyah, seusai upacara berlangsung. Menurutnya, makna kemerdekaan saat ini belum sepenuhnya dirasakan oleh warga Depok yang sedang sakit akibat masih terkendalanya program UHC.
”Dalam pidato Pak Wali hanya bicara soal pembangunan,” ujar Ade. (17/08/2026).
Ade menyayangkan fokus prioritas yang dinilai lebih berat ke pembangunan fisik ketimbang pemenuhan layanan dasar masyarakat.
”Kesehatan adalah hak dasar warga yang dijamin UU. Menurutnya, tidak bisa program dasar dikalahkan demi proyek fisik. Bahaya jika program dasar kalah dengan program prioritas. UHC ini titik tanpa koma,” sambungnya.
Ia menerangkan bahwa Komisi D DPRD bersama Dinas Kesehatan pada dasarnya sudah memiliki kesepahaman agar program UHC dapat segera diaktifkan kembali. Oleh karena itu, bola kini ada di tangan Walikota untuk mengambil tindakan nyata.
Di sisi lain, Ade secara tegas menolak wacana penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) sebagai pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.
Ia menilai langkah tersebut menyalahi fungsi penganggaran, mengingat Dinkes sendiri sudah menyatakan bahwa BTT tidak bisa digunakan untuk dua jaminan sekaligus.
Mengenai rencana perluasan Puskesmas yang masuk dalam daftar prioritas Pemkot, Ade berpandangan bahwa langkah tersebut tidak akan optimal jika tidak diimbangi dengan kepastian jaminan biaya pengobatan.
Tanpa adanya UHC, pembangunan sarana fisik Puskesmas tidak akan menyelesaikan masalah mendasar warga yang membutuhkan perawatan medis.
Walau melemparkan kritik keras, Ade tetap menyampaikan apresiasi atas komitmen pembangunan yang dirancang Pemkot Depok. Namun, ia menekankan agar sektor kesehatan warga rentan tidak dijadikan nomor dua.
”Kesehatan warga Depok penting dan mendesak. Jangan sampai warga rentan terus tertunda merasakan kemerdekaan karena tidak bisa berobat,” pungkasnya.
Kini, pihak DPRD berharap Pemerintah Kota Depok dapat segera merespons dan menindaklanjuti kesepakatan terkait UHC. Masyarakat pun menunggu langkah konkret Pemkot agar tidak ada lagi warga yang terkendala atau tertahan di meja administrasi rumah sakit saat membutuhkan penanganan medis.
Komentar ditutup.