SIDOARJO, transnews.co.id – Diduga lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dan distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG), sebanyak 516 santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Sidoarjo, mengalami keracunan massal setelah menyantap menu MBG yang dipasok Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Rabu (01/8/2026).
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi bersama Wakil Bupati Mimik Idayana langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPG Kalitengah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meminta pengawasan terhadap dapur penyedia MBG diperketat agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, keberadaan dan operasional SPPG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). Sementara Pemkab Sidoarjo berfokus pada penanganan para korban, khususnya pelayanan kesehatan di rumah sakit.
“Alhamdulillah, hari ini pasien yang sudah pulang kurang lebih 427 pasien dan yang masih dalam perawatan rumah sakit sekitar 88 pasien. Jadi total keseluruhan korban keracunan MBG sebanyak 516 korban dan hari ini semua pasien tertangani dengan baik,” terang Subandi.
Subandi juga mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 170 SPPG di Kabupaten Sidoarjo, namun sebanyak 31 SPPG disebut masih belum mengantongi izin. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemkab Sidoarjo.
Subandi meminta BGN melakukan pengawasan ekstra terhadap seluruh SPPG, terutama dapur yang belum memiliki izin operasional.
“Kami sudah menyampaikan kepada BGN pusat agar pengawasan lebih ekstra dan hati-hati. Bagi SPPG yang belum ada izinnya, di-stop dan diturunkan dulu. Yang sudah ada izinnya saja seperti ini, apalagi yang belum berizin,” tegasnya.
Menurut Subandi, evaluasi menyeluruh diperlukan agar persoalan tata kelola di tingkat SPPG tidak justru mengganggu program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
“Jangan mengganggu program Presiden. Program yang bagus ini mari kita dukung, kita support. Kalau ada tata kelola yang kurang baik seperti di SPPG Kalitengah ini, jadikan kejadian ini sebagai koreksi agar ke depan tata kelola SPPG yang ada di Sidoarjo lebih baik lagi,” harap Subandi.
Sementara itu, Wakil Koordinator Regional BGN Provinsi Jawa Timur, Teguh Bayu, mengatakan pihaknya langsung turun ke lapangan setelah menerima laporan dugaan keracunan massal di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah.
“Dengan adanya informasi keracunan massal di Pondok Pesantren Mambaul Hikam ini, kami BGN provinsi dan korwil Sidoarjo langsung turun ke lapangan melakukan investigasi dan melaporkan kepada pimpinan pusat,” ujar Bayu.
Dari hasil tindak lanjut tersebut, Kepala BGN telah menerbitkan surat suspend atau penghentian operasional SPPG Kalitengah. Dengan keputusan tersebut, dapur SPPG tersebut tidak diperbolehkan kembali beroperasi sampai ada keputusan lebih lanjut dari BGN.
“Sudah diterbitkan surat suspend atau penghentian untuk dapur SPPG Kalitengah. Mulai saat ini sudah tidak boleh beroperasi lagi,” tegas Bayu.
Terkait penyebab keracunan, Bayu menyatakan masih menunggu hasil investigasi lebih lanjut dari BGN pusat. Sejumlah sampel makanan juga menjadi bagian dari proses pemeriksaan untuk mengetahui sumber dugaan keracunan. Adapun menu MBG yang dikonsumsi para santri saat kejadian antara lain telur orak-arik, nasi, dan tumis sayur buncis.
Bayu menyebut SPPG Kalitengah telah memasok MBG ke Pondok Pesantren Mambaul Hikam sejak April 2026. Namun, dugaan makanan yang menjadi penyebab keracunan masih belum dapat dipastikan hingga proses investigasi selesai.
Kasus keracunan massal ini menjadi alarm keras bagi pengawasan program MBG di Sidoarjo. Dengan ratusan santri menjadi korban, evaluasi terhadap standar pengolahan, keamanan pangan, distribusi hingga pengawasan seluruh SPPG dinilai mendesak dilakukan agar program MBG tidak berubah menjadi ancaman bagi penerima manfaat.
Komentar ditutup.