SURABAYA, transnews.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan berbagai bantuan senilai Rp8,776 miliar kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk.
Bantuan tersebut mencakup bantuan sosial, zakat produktif, dukungan pemberdayaan desa hingga bantuan pembangunan jalan kabupaten.
Penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Pendopo Kabupaten Nganjuk, Senin (9/3/2026).
Program ini menyasar kelompok rentan, penguatan ekonomi masyarakat, serta dukungan pembangunan desa.
Selain bantuan tersebut, gubernur juga menyerahkan sejumlah Al-Qur’an yang dikirim langsung dari Madinah, Arab Saudi.
Khofifah mengatakan, berbagai bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.
“Berbagai bantuan ini diharapkan dapat memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus menjadi stimulan bagi masyarakat agar terus meningkatkan kemandirian ekonomi,” ujarnya.
Sebagian besar bantuan berasal dari program bantuan sosial Dinas Sosial Jawa Timur dengan total nilai Rp4,001 miliar yang dialokasikan untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat rentan.
Program Keluarga Harapan (PKH) Plus menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp2,280 miliar. Bantuan ini diberikan kepada 1.140 lansia yang berasal dari keluarga penerima PKH reguler, masing-masing sebesar Rp2 juta per orang per tahun.
Selain itu, bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) disalurkan kepada 167 penerima manfaat dengan total Rp601,2 juta. Setiap penerima mendapatkan Rp3,6 juta per tahun yang dicairkan setiap triwulan.
Pemprov Jatim juga menyalurkan bantuan kepada 601 warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dengan total Rp901,5 juta atau masing-masing Rp1,5 juta per tahun.
Khofifah menegaskan, berbagai program tersebut dirancang agar masyarakat yang membutuhkan mendapatkan dukungan yang tepat sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan.
“Melalui berbagai program ini, kami ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh dukungan yang tepat agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Selain bantuan sosial, Pemprov Jatim juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui Program Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur Sejahtera (Jawara). Program ini memberikan bantuan modal usaha kepada enam penerima manfaat dengan total Rp18 juta atau masing-masing Rp3 juta.
Para pilar sosial juga mendapat perhatian melalui penyaluran Bantuan Operasional (BOP) atau tali asih kepada 96 orang yang terdiri dari SDM PKH Plus, pendamping disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Taruna Siaga Bencana (Tagana). Total bantuan yang diberikan mencapai Rp200,6 juta.
Selain itu, bantuan permakanan juga disalurkan kepada 40 penyandang disabilitas yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKS PD) dengan nilai Rp183 juta.
Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga menyerahkan bantuan berupa aspal untuk mendukung pembangunan dan perbaikan jalan desa melalui program pembinaan jalan kabupaten.
Melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur juga disalurkan zakat produktif kepada 100 pelaku usaha mikro dengan total Rp50 juta. Setiap penerima memperoleh Rp500 ribu untuk mendukung pengembangan usaha.
Di sektor pemberdayaan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jawa Timur menyalurkan bantuan keuangan khusus sebesar Rp300 juta untuk penguatan BUMDesa di tiga desa, Rp100 juta untuk Program Desa Berdaya di satu desa, serta Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten sebesar Rp25 juta.
Dukungan bagi desa juga disalurkan melalui beberapa perangkat daerah melalui Bantuan Keuangan Desa. Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga diberikan bantuan Rp2,4 miliar untuk lima desa, sedangkan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1,9 miliar yang juga diberikan kepada lima desa.
Khofifah berharap seluruh bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan pemerintah desa.
“Semoga bantuan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mampu memperkuat kesejahteraan dan kemandirian ekonomi di tingkat desa,” pungkasnya.
