SURABAYA, transnews.co.id — Polemik keterlambatan pencairan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berdampak pada operasional sejumlah dapur penyedia makanan di Jawa Timur. Beberapa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Surabaya dan Sidoarjo dikabarkan menghentikan sementara layanan distribusi makanan kepada siswa penerima manfaat.
Kondisi tersebut memicu keresahan di kalangan orang tua murid setelah beredar pesan berantai di berbagai grup WhatsApp yang menyebut dana operasional belum kunjung cair dari pemerintah pusat.
Merespons hal itu, Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak, menegaskan persoalan keterlambatan pencairan dana tidak terjadi di seluruh dapur penyedia MBG di Jawa Timur.
“Barusan saya cek ke BGN, tidak semua dapur mengalami masalah tersebut dan tidak hanya di Surabaya saja. Namun menurut PPK dari BGN, saat ini sudah mulai diproses pencairannya ke virtual account,” kata Emil dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5/2026).
Sebelumnya, salah satu dapur penyedia MBG di Sidoarjo mengumumkan penghentian sementara operasional mulai 8 Mei 2026. Dalam pesan yang beredar, pihak pengelola menyebut distribusi makanan akan kembali berjalan setelah ada kepastian pencairan anggaran.
Tak hanya di Sidoarjo, sejumlah dapur MBG di Surabaya juga dikabarkan menghadapi kendala serupa. Pengelola mengaku kesulitan menutup biaya operasional harian karena dana yang dijanjikan belum masuk ke rekening.
Situasi itu menimbulkan kekhawatiran program unggulan pemerintah tersebut terganggu, mengingat MBG menyasar ribuan siswa sekolah sebagai penerima manfaat harian.
Emil meminta masyarakat tidak terpancing informasi yang belum terverifikasi secara utuh. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan koordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar distribusi makanan tetap berjalan.
“Kami terus melakukan koordinasi agar operasional dapur MBG tetap berjalan dan pelayanan kepada siswa tidak terganggu,” tegasnya.
Ia juga memastikan pemerintah memahami pentingnya keberlanjutan program MBG, terutama bagi siswa yang selama ini bergantung pada program tersebut untuk pemenuhan gizi harian.
Keterlambatan pencairan dana ini sekaligus menjadi ujian bagi pelaksanaan program MBG yang digadang-gadang sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak sekolah.
Di lapangan, para pengelola dapur kini berharap pencairan dana benar-benar segera terealisasi agar distribusi makanan tidak terhenti lebih lama dan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG tetap terjaga.
