SIDOARJO, transnews.co.id — Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian daerah lain. Salah satunya datang dari Kabupaten Karangasem yang melakukan kunjungan kerja untuk mempelajari langkah Pemkab Sidoarjo dalam menjaga kemandirian fiskal di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Kunjungan tersebut diterima langsung Bupati Sidoarjo Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (8/5/2026). Dalam pertemuan itu, Subandi didampingi Kepala Bappeda Sidoarjo Ainur Rahman serta Kepala Diskominfo Sidoarjo Eri Sudewo.
Rombongan Kabupaten Karangasem dipimpin langsung Bupati I Gusti Putu Parwata. Ia menyampaikan bahwa Sidoarjo dinilai berhasil membangun kemandirian fiskal melalui pengelolaan pendapatan daerah dan pemanfaatan teknologi pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan besar akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) serta pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
“Sidoarjo ini banyak kemajuannya. Kami ingin belajar langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan daerah di tengah adanya pengurangan TKD,”
“Ditambah ketentuan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, sedangkan di Karangasem masih mencapai 46 persen, sehingga kami perlu mencari strategi dan inovasi,” ujar I Gusti Putu Parwata.
Selain mempelajari pengelolaan PAD, pihaknya juga melihat peluang kerja sama antardaerah, khususnya dalam pengembangan sektor pariwisata guna memperkuat perekonomian daerah.
Sementara itu, Bupati Subandi menjelaskan bahwa peningkatan PAD di Sidoarjo tidak hanya bergantung pada kawasan industri, tetapi juga diperkuat dengan sistem pengawasan berbasis teknologi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan.
“Untuk meningkatkan PAD selain dari berbagai kawasan industri yang ada di Sidoarjo, kami juga memiliki dashboard untuk mengetahui perkembangan pendapatan setiap triwulan. Dengan sistem non tunai, semua transaksi dapat dipantau sehingga tidak ada celah retribusi yang melanggar,” katanya.
Subandi menambahkan, Pemkab Sidoarjo terus memperkuat koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melakukan efisiensi anggaran sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Saat ini, Pemkab Sidoarjo juga tengah mengembangkan sistem data warehouse yang terintegrasi dengan seluruh OPD. Sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau perkembangan pendapatan, pelayanan publik, hingga proyek strategis daerah secara real time.
“Teknologi kami mendukung pemerintah daerah untuk optimal menggali potensi pendapatan yang ada di Sidoarjo. Dashboard monitoring dan data warehouse akan mengintegrasikan data aktif dari seluruh OPD. Setelah data terkumpul dapat dibandingkan dan dipantau setiap saat,” jelasnya.
Ia menuturkan, data warehouse tersebut nantinya juga digunakan untuk mendukung monitoring proyek strategis daerah, tata kelola pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik.
“Upaya ini dilakukan untuk efektivitas dan transparansi tata kelola pemerintahan, sehingga perkembangan pendapatan, pengeluaran, pelayanan publik hingga proyek strategis daerah dapat terus terpantau secara real time,” tambahnya.
Subandi berharap penguatan sistem digital, sinergi lintas OPD, serta kolaborasi dengan DPRD dan mitra daerah dapat semakin mengoptimalkan peningkatan PAD Kabupaten Sidoarjo meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
