SURABAYA, transnews.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menyiapkan anggaran sekitar Rp276 miliar untuk memenuhi Tunjangan Profesi Guru (TPG). Anggaran yang semestinya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut diupayakan dapat direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Pemprov Jatim saat ini tengah memproses legalitas agar pemenuhan hak guru tersebut dapat dimasukkan dalam Perubahan APBD (P-APBD) tahun ini.
“Kita sedang berproses untuk mendapatkan legalitas terkait Tunjangan Profesi Guru (TPG), yang semestinya merupakan anggaran dari APBN. Namun, kami akan menyiapkannya melalui APBD karena memang para guru tersebut seharusnya sudah mendapatkan haknya,” ujar Khofifah usai audiensi dengan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., di Surabaya, Sabtu (8/8/2026).
Khofifah menyebut proses tersebut telah mendapat dukungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kementerian terkait. Bukti serta dasar administrasi pemenuhan TPG juga telah diproses melalui direktorat jenderal terkait.
Tahap selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri akan mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan untuk memastikan pengalokasian anggaran tersebut dapat diintegrasikan dalam P-APBD 2026.
“Akan ada surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan untuk memastikan proses tersebut dapat diintegrasikan ke dalam perubahan APBD (P-APBD) tahun ini. Nilainya sekitar Rp276 miliar,” ungkapnya.
Upaya pemenuhan TPG tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Jatim dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus kualitas tenaga pendidik. Bagi Pemprov Jatim, dukungan terhadap guru tidak hanya menyangkut aspek kesejahteraan, tetapi juga peningkatan kompetensi untuk menghadapi perubahan dunia pendidikan.
Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Umum PB PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi. Dalam audiensi tersebut, PB PGRI dan Pemprov Jatim membahas penguatan pendidikan bermutu, peningkatan kompetensi guru, serta kolaborasi menghadapi tantangan pendidikan di era transformasi digital.
“Kami melihat bahwa guru merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, penghargaan ini pada dasarnya merupakan bentuk apresiasi kami yang utama kepada Ibu Gubernur atas komitmen yang luar biasa terhadap dunia pendidikan,” kata Unifah.
Selain persoalan kesejahteraan, PGRI turut mendorong transformasi kompetensi guru. Salah satunya melalui penguasaan teknologi, termasuk coding dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Di Jawa Timur, sekitar 200.000 guru disebut telah mendapatkan pelatihan coding dan AI. Pelatihan tersebut diarahkan untuk mempersiapkan guru agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu memanfaatkannya dalam proses pembelajaran.
“Transformasi pendidikan tidak hanya membutuhkan dukungan infrastruktur dan pembiayaan, tetapi juga sumber daya manusia yang mampu mengikuti perubahan zaman. Guru menjadi salah satu aktor utama dalam memastikan transformasi tersebut memberikan dampak nyata bagi peserta didik,” ujar Unifah.
Dalam kesempatan tersebut, PB PGRI juga mengundang Khofifah untuk menghadiri kegiatan Go Public Fund/Fun Education di Jakarta pada 15 Oktober 2026. Forum tersebut menjadi bagian dari gerakan untuk mendorong penguatan komitmen pemerintah terhadap investasi dan pendanaan pendidikan publik.
PGRI berharap komitmen Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pendidikan dapat dibawa ke forum tersebut sekaligus memperkuat gerakan bersama untuk memastikan pendidikan bermutu dapat diakses secara merata.
Selain membahas kesejahteraan dan kompetensi guru, audiensi tersebut juga menjadi momentum pemberian Penghargaan Dwija Praja Nugraha kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum PB PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi.
Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi PGRI kepada kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen kuat terhadap kemajuan pendidikan, khususnya dalam memberikan dukungan kepada guru dan tenaga kependidikan.
Dengan upaya pemenuhan TPG, peningkatan kompetensi melalui pelatihan coding dan AI, serta penguatan investasi pendidikan, Pemprov Jatim dan PGRI mendorong pembangunan ekosistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pembiayaan, tetapi juga pada peningkatan kualitas guru dan layanan pendidikan.
Kolaborasi pemerintah dan organisasi profesi guru diharapkan mampu memastikan kebijakan pendidikan semakin responsif terhadap kebutuhan guru dan peserta didik serta memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas di Jawa Timur.
Komentar ditutup.