JEMBER, transnews.co.id – Proses pelelangan satu unit kendaraan pembiayaan milik seorang debitur bernama Nur Fitria, warga Desa Keting Kecamatan Jombang, menjadi sorotan setelah muncul pengakuan bahwa pihak yang mengaku sebagai pemenang lelang justru menghubungi keluarga debitur untuk menebus STNK kendaraan tersebut (27/05/2026).
Menurut keterangan Nur Fitria melalui pendampingnya, dirinya mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan maupun informasi resmi terkait rencana pelelangan kendaraan yang masih menjadi objek pembiayaan tersebut.
Ia baru mengetahui kabar dugaan pelelangan setelah seorang pria berinisial F menghubungi keluarganya dan mengaku telah memenangkan lelang kendaraan tersebut.
“Saya kaget karena tiba-tiba ada yang menghubungi saudara saya dan mengaku sebagai pemenang lelang. Orang tersebut ingin menebus STNK kendaraan,” ujarnya.
Peristiwa tersebut kemudian memunculkan pertanyaan terkait prosedur pelelangan kendaraan pembiayaan, khususnya mengenai tahapan pemberitahuan kepada debitur serta kelengkapan administrasi kendaraan pasca-lelang.
Berdasarkan informasi yang diterima keluarga debitur, kendaraan tersebut disebut diperoleh melalui mekanisme lelang online yang diduga berkaitan dengan pihak perusahaan pembiayaan.
Di sisi lain, keberadaan STNK yang disebut masih berada di pihak debitur turut menimbulkan perhatian mengenai proses administrasi dan kelengkapan dokumen kendaraan setelah pelaksanaan lelang.
Dalam praktik pembiayaan dan pelaksanaan jaminan fidusia, proses eksekusi maupun pelelangan pada umumnya dilakukan melalui tahapan tertentu, termasuk pemberitahuan kepada debitur sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain itu, status pemenang lelang pada prinsipnya mengacu pada dokumen resmi berupa risalah lelang yang diterbitkan pejabat lelang berwenang sebagai dasar administrasi maupun perpindahan hak atas objek lelang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan pembiayaan terkait informasi yang disampaikan debitur maupun mengenai mekanisme pelelangan kendaraan tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut pentingnya transparansi prosedur dan kejelasan administrasi dalam pelaksanaan lelang kendaraan pembiayaan agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
