SIDOARJO, transnews.co.id – Luberan Lumpur Sidoarjo yang terjadi sejak Jumat (10/7/2026) di titik P10D kembali memicu kewaspadaan. Titik kebocoran yang berada di sisi utara dan barat pusat semburan itu berada sangat dekat dengan jalur rel kereta api serta Jalan Raya Porong, sehingga berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat dan transportasi nasional apabila tidak segera ditangani.
Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) saat ini masih melakukan penanganan darurat dengan meninggikan tanggul yang mengalami kebocoran menggunakan alat berat.
Kondisi tersebut mendapat perhatian langsung Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana bersama anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono yang meninjau lokasi didampingi Kepala SNVT PPLS Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU Mahdani dan Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS Arif Firmanto.
Di lokasi, Wabup Mimik menegaskan penanganan tidak boleh hanya bersifat sementara. Ia meminta PPLS segera menghadirkan solusi permanen agar tragedi lumpur yang telah berlangsung selama dua dekade tidak kembali mengancam masyarakat.
“Segera carikan solusinya dan selesaikan agar warga saya selamat. Korban bencana 20 tahun lalu saja belum selesai, jangan sampai terulang kembali,” tegas Mimik.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus berkomitmen mendukung penanganan Lumpur Sidoarjo melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat maupun DPR RI agar persoalan tersebut segera tuntas.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan dapat berdampak luas terhadap keselamatan warga, jalur transportasi publik, hingga distribusi logistik nasional.
“Kalau tidak segera ditangani, dampaknya bisa semakin besar. Jalan nasional dan jalur transportasi publik bisa terganggu sehingga ikut menghambat perekonomian Jawa Timur bahkan nasional,” ujarnya.
Bambang meminta PPLS mempercepat pembuangan air lumpur menuju Sungai Porong serta memperkuat seluruh tanggul untuk mencegah kebocoran kembali. Ia juga mendorong Pemkab Sidoarjo segera merealisasikan early warning system sebagai sistem peringatan dini bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan.
Di sisi teknis, Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS Arif Firmanto menjelaskan hasil pengukuran menunjukkan tanggul mengalami penurunan rata-rata sekitar 0,5 meter setiap tahun.
Dari total 11 kilometer tanggul, titik P10D menjadi salah satu lokasi dengan tingkat kerawanan paling tinggi akibat kondisi tanah endapan sedimen dan pengaruh dua sesar aktif, yakni Sesar Siring dan Sesar Watukosek.
Menurutnya, peninggian tanggul yang sedang dilakukan masih bersifat darurat dengan tambahan elevasi sekitar satu meter sambil menunggu hasil kajian teknis untuk menentukan desain penguatan permanen.
Arif juga memastikan luberan yang terjadi bukan disebabkan meningkatnya volume semburan lumpur. Berdasarkan hasil pengukuran, debit lumpur saat ini justru jauh menurun dibandingkan awal bencana.
Jika pada masa awal semburan mencapai sekitar 100 ribu hingga 120 ribu meter kubik per hari, kini volumenya berkisar 27 ribu hingga 32 ribu meter kubik per hari.
Meski demikian, PPLS menegaskan pengawasan dan penanganan akan terus dilakukan mengingat penurunan tanggul masih berlangsung dan berpotensi memicu luberan di sejumlah titik rawan.
