DEPOK, transnews.co.id – Kritik tajam mewarnai peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 di Kota Depok. Atet Handiyana Sihombing, seorang pengusaha, menyoroti pengoperasian Biskita yang dinilai membebankan APBD Kota Depok serta diwarnai kejanggalan dalam pengadaan barang dan jasa.
Handiyana menganggap keberadaan Biskita sebagai bentuk pemborosan anggaran daerah. Menurut pengamatannya, fasilitas transportasi umum tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat berkecukupan yang bermobilitas ke ibu kota.
”Mungkin tidak ada itu warga kelas menengah kebawah yang menggunakan layanan Biskita. Rata-rata menengah keatas yang kerja dan membayar pajak penghasilan ke Jakarta,” kata Handiyana kepada wartawan, Rabu (23/9/2026).
Selain masalah efisiensi APBD, ia juga mencium dugaan pelanggaran administrasi pada proyek perawatan (maintenance) layanan Biskita senilai sekitar Rp19 miliar yang dieksekusi melalui metode penunjukan langsung (PL).
”Masih mengambang apakah boleh proyek senilai belasan miliar di daerah tingkat II boleh dengan penunjukan langsung. Kalau emang tidak, tentu itu pelanggaran yang jelas ada unsur muatan terselubung,” papar Handiyana lagi.
Ia menambahkan, jumlah personel Biskita yang tak sampai 60 orang membuat besaran anggaran Rp19 miliar dari APBD tersebut terlampau fantastis dan rentan penyimpangan.
”Jika dibantah dengan pembelian aplikasi yang dimaksud oleh Kabid Angkutan di Dishub Depok, rasanya kelebihan biaya itu masih sangat besar, terlebih ada keterangan yang menyebut akan dikembalikan jika berlebihan, itu aneh,” ujarnya.
Guna mengatasi persoalan anggaran ini, Handiyana mendorong pemerintah daerah untuk membentuk badan usaha khusus guna mengelola moda transportasi umum.
”Mungkin bisa dengan dikuatkan BUMD khusus angkutan umum, itu malah jelas menguntungkan,” pungkasnya.
Program Biskita Depok sendiri berawal dari skema kolaborasi antara Kemenhub dan Pemkot Depok, dengan bentuk hibah 15 unit bus beserta halte. Adapun usulan proyek perawatan, operasional, hingga gaji petugas diajukan oleh Plt Kadishub Depok, Aan Syurahman.
Saat dimintai tanggapan terkait polemik penunjukan langsung dan besaran anggaran ini, Aan Syurahman enggan berkomentar banyak.
”Mangga ke Kabid Angkutan aja langsung, silakan ke bidang ya,” ujar Aan.
Komentar ditutup.