SURABAYA, transnews.co.id – Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengintensifkan percepatan program imunisasi melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi Peran Anggota Tim Koordinasi Akselerasi Program Imunisasi (KAPI) Provinsi Jawa Timur, Jumat (13/2/2026).
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja imunisasi sekaligus mewujudkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Sulvy Dwi Angraini, menegaskan imunisasi merupakan program prioritas Kementerian Kesehatan sekaligus strategi yang terbukti cost effective dalam menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I).
Namun demikian, tantangan masih dihadapi di sejumlah wilayah Jawa Timur. Beberapa kantong masyarakat masih menolak imunisasi, sehingga memicu terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) PD3I.
“Upaya pendekatan dengan komunikasi intrapersonal perlu dilakukan bersama lintas sektor agar masyarakat yang menolak menjadi mau melakukan imunisasi. Harapannya, cakupan imunisasi dapat mencapai target dan merata di seluruh kabupaten/kota sehingga terbentuk kekebalan kelompok,” ujarnya.
Selain penolakan, persoalan zero dose atau anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali serta status imunisasi tidak lengkap juga menjadi perhatian serius.
Melalui kolaborasi ini, Dinkes Jatim mendorong komitmen seluruh anggota KAPI untuk aktif mengatasi persoalan tersebut, termasuk mengoptimalkan sosialisasi imunisasi kejar sepanjang 2026 sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Perwakilan UNICEF wilayah Jawa, Armunanto, mengapresiasi koordinasi dan komitmen Tim Provinsi Jawa Timur yang dinilai solid meski menghadapi KLB. Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran agar program tetap berjalan optimal.
UNICEF, lanjutnya, turut mendukung melalui penyediaan konsultan imunisasi. Selain itu, opsi pendanaan alternatif seperti pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) dinilai potensial untuk memperkuat program imunisasi, yang selama ini lebih banyak difokuskan pada pembangunan fisik.
Sementara itu, Dr Arief Hargono dari Gerakan Peduli Ibu dan Anak Sehat (GELIAT) Universitas Airlangga menilai Jawa Timur cukup sering mengalami KLB, sehingga imunisasi harus diposisikan sebagai strategi utama pencegahan dan pengendalian.
Menurutnya, sejumlah inovasi kolaboratif telah dijalankan, di antaranya pemberdayaan masyarakat melalui program “My Village My Home” atau rumah imunisasi. Program ini menghadirkan poster besar berisi nama ibu, nama bayi, dan status imunisasi yang dipasang di ruang publik sebagai pengingat bersama bagi warga yang belum melengkapi imunisasi anaknya.
Selain itu, kampanye imunisasi Measles Rubella juga digencarkan dengan melibatkan lintas sektor, didukung media briefing hingga podcast agar pesan kesehatan tersampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
Arief menambahkan, struktur Tim KAPI yang tercantum dalam SK Gubernur telah mencakup lintas sektor dan lintas program yang menjadi mitra potensial. Karena itu, ia menegaskan persoalan imunisasi bukan semata isu kesehatan, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah dan mitra strategis.
“Dengan imunisasi, ekonomi menjadi lebih kuat. Biaya pengobatan bisa ditekan, angka kesakitan berkurang, dan produktivitas masyarakat meningkat,” tegasnya.
Melalui penguatan komitmen dan kolaborasi lintas sektor, Jawa Timur menargetkan cakupan imunisasi yang merata pada 2026, sebagai fondasi menciptakan generasi sehat dan tangguh menuju Indonesia Emas 2045.
