JAKARTA, transnews.co.id — Pemerintah menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan proyek energi terbarukan berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung (PLTS) di kawasan bendungan.
Komitmen ini ditegaskan dalam forum METI Clean Energy Connect 2025 yang digelar oleh Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) di Jakarta, Selasa (2/7).
Forum ini mempertemukan lebih dari 200 pemangku kepentingan dari pemerintah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan nasional, dan mitra internasional, guna mendorong kolaborasi lintas sektor.
Fokus utama forum adalah integrasi pemanfaatan bendungan untuk energi bersih, sekaligus menyosialisasikan Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2025.
Dukungan terhadap proyek ini datang dari BFL Hydro, perusahaan asal India yang telah hadir di Indonesia sejak 2012. BFL telah menjadi mitra teknologi di sejumlah proyek turbin PLTM, termasuk PLTM Hutaraja (2 x 3 MW) dan Hutaraja Extension (6 MW) di Sumatera Utara.
Perusahaan ini tengah mempersiapkan kontrak untuk PLTA Lae Ordi berkapasitas 10 MW, dan berencana melakukan ekspansi tambahan sebesar 20 MW dalam waktu dekat.
Perwakilan BFL Hydro, Sohaya Sameer Shetty, menekankan pentingnya kepercayaan dalam proyek lintas sektor.
“Di BFL Hydro, kami percaya bahwa kunci kesuksesan proyek bukan hanya teknologi dan pendanaan, tetapi seni membangun hubungan kepercayaan yang berkelanjutan antara pemerintah, investor, dan masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi kebijakan, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Prof. Eniya Listiani Dewi, menekankan pentingnya arah yang jelas dalam pengembangan energi dari bendungan.
“Kita perlu membuat roadmap nasional energi terbarukan dari waduk, agar pemanfaatan PLTA dan PLTS terapung benar-benar masuk ke skala industri, bukan hanya pilot project,” ujarnya.