Ini Upaya Pemerintah Jaga Kesehatan Ibu dan Anak

Jakarta – Kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak masih menjadi tantangan bagi Indonesia dan harus segera dicarikan jalan keluarnya. Angka kematian ibu (mother mortality rate) atau biasa disingkat AKI dan angka kematian bayi (AKB) masih belum memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sektor kesehatan.

Target itu juga masih harus dikebut untuk mengejar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau sustainable development goals (SDGs), kesepakatan global 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, termasuk Indonesia.

Berdasarkan data Sample Registration System (SRS) nasional Indonesia yang dilakukan pada 2018, sekitar 76 persen kematian ibu terjadi di fase persalinan dan pascapersalinan. Proporsinya yaitu 24 persen terjadi saat hamil, 36 persen ketika persalinan dan 40 persen sewaktu pascapersalinan. Kemudian lebih dari 62 persen kematian ibu dan bayi terjadi di rumah sakit.

Sample registration system (SRS) merupakan survei demografi nasional untuk menyediakan data penyebab kematian (causes of death/COD) di Indonesia. Kualitas COD akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan di sektor kesehatan.

Kendati demikian, pemerintah tidak tinggal diam melihat masih jauhnya target penurunan AKI dan AKB. Upaya-upaya strategis dilakukan guna menekan AKI dan AKB di tanah air termasuk kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan layanan ibu dan bayi yang aman terutama pada masa pandemi seperti sekarang.

baca juga :   Kodam V/Brawijaya Terjunkan Satuan Kesehatan Bagi Korban Erupsi Gunung Semeru

Pagebluk ikut menyebabkan berkurangnya aktivitas memonitor secara rutin kondisi ibu dan anak oleh tenaga kesehatan di seluruh puskesmas di Indonesia.

“Kami menyadari bahwa harus segera kita kembalikan fokus bukan hanya menangani Covid-19. Tetapi fokus untuk terus meningkatkan layanan bagi seluruh ibu dan anak Indonesia di mana pun mereka berada,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saat Peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia 2021 di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta, Jumat (17/9/2021).

Untuk itu mulai 2022, Kemenkes akan meningkatkan tiga langkah baru yaitu cakupan imunisasi, jumlah kunjungan ANC, dan memastikan infrastruktur ultrasonography (USG) siap di setiap puskesmas.

Untuk vaksinasi, jumlahnya ditingkatkan dari semula 11 jenis menjadi 14 jenis. Termasuk di dalamnya imunisasi pneumococcal conjugate vaccine (PCV) untuk mencegah meningitis dan pneumonia.

Kemudian vaksin HPV untuk melindungi tubuh anak dari infeksi human papillomavirus yang menyebabkan infeksi kulit. Vaksin HPV ini akan diberikan secara nasional berdasarkan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Masih ada vaksin Rotavirus yang bisa meningkatkan kekebalan anak dari penyakit pneumonia dan diare.

Untuk mencegah kanker serviks, pemerintah juga sudah memutuskan akan meningkatkan ANC dari 4 menjadi 6, di mana dua di antaranya harus kunjungan bertemu dengan dokter. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan agar seluruh puskesmas dapat memiliki alat USG.

baca juga :   Rumkit Bhayangkara Gelar Layanan Kesehatan Keliling Gratis

Sehingga dalam pemeriksaan di tingkat puskesmas sudah dapat diketahui kondisi janin di dalam kandungan ibu sebelum masa lahirnya tiba. Ini dilakukan untuk memastikan ada tidaknya komplikasi yang harus segera ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Program Momentum

Dukungan juga diberikan sejumlah pihak, salah satunya Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir di Indonesia melalui Program Momentum.

Program senilai USD35 juta (Rp504 miliar) itu diluncurkan di Jakarta secara virtual oleh Direktur Misi USAID, Ryan Washburn dan Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Kamis (23/9/2021).

Seperti dikutip dari siaran pers Kemenkes, rencananya Momentum akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun di 6 provinsi di antaranya Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan.

Lewat Momentum ini USAID berharap terjadi peningkatan derajat kesehatan ibu dan bayi lahir. Lembaga yang dibentuk 3 November 1961 itu juga mengharapkan adanya penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir hingga minimal 5 persen tiap tahunnya.

Harapan ini dilatarbelakangi fakta bahwa di Indonesia setiap jamnya terdapat 1 ibu dan 8 bayi kehilangan nyawa ketika lahir. Ini menyebabkan Indonesia masuk salah satu negara dengan angka kematian ibu dan bayi tertinggi di Asia Tenggara.

baca juga :   DWP Setkab RI Gelar Seminar Kesehatan Gigi dan Mulut Saat Ramadan

Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Yong Kim menyatakan kegembiraannya dapat membantu peningkatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sebagai sebuah investasi utama untuk Indonesia.

“Pemerintah AS berkomitmen untuk terus mencegah kematian ibu dan anak di Indonesia. Indonesia adalah salah satu mitra terkuat kami dan USAID akan terus memberikan dukungan untuk memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang dapat menyelamatkan jiwa ibu dan bayi baru lahir,” kata Dubes.

Sekjen Kunta berharap hadirnya program Momentum di Indonesia semakin memperkuat program nasional penyelamatan ibu dan bayi, memperkuat kolaborasi di antara para pemangku kepentingan.

Juga ikut mendorong investasi peningkatan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar. Serta melatih daerah untuk meningkatkan kemandiriannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya untuk ibu dan bayi.

Loading

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/ atau berita tersebut di atas, Silahkan mengirimkan sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami, sebagai-mana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: transnewsredaksi@gmail.com