Kasus Kematian Akibat Omikron, Bamsoet: Ini Harus Menjadi Alarm Bagi Pemerintah dan Masyarakat

  • Bagikan

JAKARTA, transnews.co.id || Sejak terdeteksi pada 15 Desember 2021, kasus omikron telah mencapai lebih dari 1.000 kasus per Sabtu (22/1). Bahkan omikron telah merenggut nyawa dua pasien, maka peningkatan kewaspadaan makin penting.

“Adanya kasus kematian akibat omikron harus menjadi alarm bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan level kewaspadaan,” ujar Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/1/2022)

Dirinya meminta pemerintah harus secepatnya menghentikan tren penambahan kasus Covid-19 karena varian omikron ini, salah satunya dengan mengevaluasi kembali kebijakan PPKM ditengah meningkatnya kasus omikron. Dengan harapan, adanya kenaikan level dan pembaharuan kebijakan terkait pembatasan sosial.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet)

Pemerintah, lanjut Bamsoet,  segera mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi aktivitas masyarakat, disamping memperketat pintu masuk negara dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) serta menerapkan kembali aturan karantina selama 14 hari. Mengingat, aturan masa karantina bagi pelaku PPLN selama 10 hari dinilai kurang tepat karena varian omikron dapat bertahan selama 14 hari dalam tubuh seseorang.

Baca Juga :   Percepatan Vaksinasi Covid-19 Lansia, Cegah Angka Kematian Meningkat

“Selain itu,  pemerintah mesti meningkatkan surveilans melalui pengujian dan pelacakan di setiap daerah, khususnya di daerah yang mengalami peningkatan kasus yang cukup signifikan.” tambahnya.

Bamsoet juga meminta pemerintah daerah agar dalam menetapkan level PPKM sebaiknya bersifat adaptif, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing namun tetap mengacu pada aturan/kebijakan pemerintah pusat agar upaya yang dilakukan dapat berjalan selaras dan efektif.

Baca Juga :   Babinsa Sapeken Kawal Pelaksanaan Vaksinasi di Empat Desa

“Meminta keseriusan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran omikron, mulai dari menggencarkan testing, meningkatkan rasio tracing, menjamin ketersediaan ruang isolasi terpusat hingga memastikan pencapaian target vaksinasi untuk semua daerah dan booster bagi kelompok berisiko berjalan sesuai target.” katanya.

Sementara, terkait peristiwa dua orang dari 129 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Malaysia yang tiba di Bandara Internasional Juanda, Surabaya (22/1) terkonfirmasi positif virus Covid-19, Bamsoet meminta pemerintah bersama tim medis yang ditugaskan untuk membantu proses penanganan kesehatan dan proses karantina dua PMI terkonfirmasi positif tersebut sampai dinyatakan negatif dan terus memonitor agar dalam proses pengawasan terhadap PMI dari luar negeri berjalan sesuai standar protokol.

Baca Juga :   Gandeng DPRD DIY, MWC NU Gamping Gelar Vaksinasi Massal

“Meminta pemerintah untuk memastikan kesiapan tempat karantina bagi PMI beserta fasilitas pendukung lainnya telah memenuhi standar prokes, guna mencegah timbulnya kluster baru Covid-19.” pintanya.

Komitmen pemerintah untuk terus mengawal serta mengawasi kedatangan dan penanganan PMI setibanya di Tanah Air, jangan sampai terjadi kembali penumpukan PMI di bandara.

“Mengingat, PMI dari Brunei Darussalam yang dijadwalkan tiba pada 28 Januari berjumlah 164 orang.” tandas Bamsoet.

 204 views

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Silakan mengirimkan sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: transnewsredaksi@gmail.com Terima kasih.

  • Bagikan