Ketua DPRD Bogor Sastra Winara Minta Jalur Puncak Dievaluasi

Editor: Dimas Pramudya

Bogor, transnews.co.id – Evaluasi lalulintas di kawasan Puncak ini perlu dilakukan menyusul macet horor yang terjadi beberapa waktu lalu dan menyebabkan seorang wisatawan meninggal dunia.

Sastra Winara menegaskan, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat harus bersama-sama mengkaji penataan kawasan wisata Puncak, termasuk lalu lintas dan transportasinya.

“Relokasi PKL Puncak memang mengubah estetika kawasan Puncak. Namun, ada hal substansial yang mesti dilihat, yakni kenyamanan dan keamanan para wisatawan,” kata Sastra Winara, Senin (30/9/24).

Politisi Gerindra ini menilai masih banyak yang harus dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor hingga pusat, salah satunya dalam mengurai kemacetan.

“Hampir setiap akhir pekan dan libur panjang. Ini harus segera ada jalan keluar untuk melerai kemacetan yang sifatnya tidak sementara,” papar dia.

BACA JUGA :  Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto Imbau Masyarakat Waspada Cuaca Ekstrem

Sastra juga meminta agar pemerintah pusat segera melakukan maksimalisasi jalan alternatif Puncak untuk mengurai kemacetan di jalan utama.

“Ada beberapa jalur alternatif yang penggunanya belum dimaksimalkan. Ini juga bisa jadi salah satu solusi dalam melerai kemacetan,” papar dia.

Kemacetan juga, kata dia, disebabkan oleh kendaraan roda dua yang tidak diatur oleh rakayasa lalu lintas yang saat ini berlaku. Dengan demikian, tidak sedikit kemacetan di titik-titik tertentu yang disebabkan pemotor.

“Bukan mendiskriminasi, kendaraan roda dua yang tidak diatur sering kali menjadi penyebab kemacetan. Ke depan kendaraan roda dua juga harus diatur rekayasa lalu lintasnya, baik ganjil genap ataupun dengan cara lain,” ujarnya.

BACA JUGA :  Ketua DPRD Bogor Sastra Winara Dapat Pesan Khusus dari Presiden

Senada dikatakan Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Gerindra, Nurunnisa Setiawan. Dia juga meminta Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memaksimalkan pelayanan darurat di setiap titik rawan kemacetan.

“Wisatawan yang terjebak macet, tidak sedikit haus dan lapar. Sementara itu, para PKL sudah tiada. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan solusi kenyamanan lain seperti membuat pusat pelayanan darurat di titik rawan kemacetan,” jelas dia.

Pusat pelayanan darurat itu, kata Nurunnisa, berisikan untuk pelayanan dasar seperti cek kesehatan hingga perbantuan armada ambulans untuk pelayanan yang mendesak.

BACA JUGA :  Ketua DPRD Rudy Susmanto Dukung Pemkab Bogor Bentuk Satgas Tindak Truk Nakal

“Seperti semalam, saya mendapat kabar ada ambulans yang akan membantu warga dan wisatawan yang sakit, tetapi akses mereka terkunci kemacetan. Posko pelayanan darurat ini harus disebar, jangan di satu titik,” kata Nurunnisa.

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, silahkan mengirim sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: transnewsredaksi@gmail.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *