KPK Diminta Bantu Monitoring Supervisi APBD di Pemprov Jatim

Surabaya, Transnews.co.id-Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu monitoring dan supervisi APBD Jatim tahun 2021. Hal itu sebagai upaya transparansi dan akuntabel yang dilakukan Pemprov Jatim dalam mengelola APBD 2021.

“Kami berharap agar KPK bisa membantu monitoring dan supervisi di Jawa Timur. Tentunya ini sebagai bentuk pencegahan korupsi agar anggaran bisa lebih transparan dan akuntabel,” kata Khofifah, Kamis (28/1/2021).

Ia mengatakan, dari hasil evaluasi yang disampaikan KPK pada 13 Januari 2021 lalu, masih banyak hal di Pemprov Jatim yang harus dibenahi terutama manajemen ASN dan optimalisasi pendapatan daerah.

Baca Juga :   Pelaku Korupsi di Kemensos Harus Terapkan Hukuman Mati

“Dalam skoring sistem masih masuk kategori terendah, sehingga perlu mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari KPK,” ungkapnya.

Selain pendampingan, penyusunan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi juga diharapkan dapat dilaksanakan sesuai rekomendasi KPK.

Khofifah juga menyampaikan Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK dapat menjadi acuan dalam rangka pencegahan korupsi. Untuk MCP termasuk perencanaan dan penganggaran APBD, optimalisasi pajak daerah, manajemen ASN, manajemen aset daerah, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, dan aparat pengawasan intern pemerintah.

Gubernur juga meminta KPK dapat melakukan monitoring dan supervisi terkait tata kelola dana desa melalui kabupaten dan kota di Jatim.

Baca Juga :   Peringatan Hari Korupsi Sedunia,Sejumlah Daerah Dapat Apresiasi Cegah Korupsi

“Tentunya harus ada pembenahan terkait MCP secara terukur. Baik di tingkat provinsi atau kabupaten dan kota di Jatim. Untuk pembenahan, apa melalui revitalisasi sistem agar transparansi dan akuntabilitas dapat semakin ditingkatkan,” jelasnya.

Sementara Direktur Koordinasi dan Supervisi III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menambahkan, hal paling mudah bagi KOK adalah proses penindakan. Namun, lanjut dia, saat ini yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi adalah pada upaya koordinasi dan supervisi.

Pasalnya, monitoring dan perbaikan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Baca Juga :   Pelaku Korupsi di Kemensos Harus Terapkan Hukuman Mati

“Upaya kami mulai dari koordinasi, monitoring, dan supervisi ini sebagai langkah utama dalam pencegahan Korupsi.Setelah dilakukan pemantauan secara langsung, memang ada area-area tertentu yang perlu dilakukan intervensi secara terus menerus dan berkesinambungan,” pungkasnya. (Hadi) Editor:Nas
Photo:Dok Antara

 336 views

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Silakan mengirimkan sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: transnewsredaksi@gmail.com Terima kasih.

id Bahasa Indonesia
X