SIDOARJO, transnews.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperkuat upaya penanganan sampah dari hulu hingga hilir guna mengantisipasi krisis kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo Jabon yang diproyeksikan hanya mampu menampung sampah hingga tujuh tahun ke depan apabila pola pengelolaan saat ini tidak segera dibenahi.
Langkah yang dilakukan meliputi pemetaan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di seluruh wilayah, penguatan sistem pengelolaan berbasis digital, serta peningkatan fasilitas pengolahan sampah di tingkat desa.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah daerah hingga tingkat RT.
“Kita berusaha memetakan semua persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya DLHK, tetapi menjadi tugas kita bersama mulai pemerintah daerah, camat, desa, RT hingga masyarakat,” ujar Subandi saat audiensi dengan tim DLHK terkait TPS 3R di Opsroom Kabupaten Sidoarjo, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, seluruh kebijakan penanganan sampah akan disusun berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan di lapangan serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai pembenahan harus segera dilakukan agar persoalan sampah tidak semakin kompleks di masa mendatang.
“Kalau tidak mulai hari ini, persoalan sampah tidak akan pernah selesai. Semua harus bergerak sesuai tugas masing-masing,” tegasnya.
Subandi juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memanfaatkan dashboard digital dalam pengelolaan persampahan. Sistem tersebut nantinya digunakan untuk memantau kondisi TPS 3R, pelayanan pengangkutan sampah, hingga tingkat kepatuhan pembayaran retribusi masyarakat.
“Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat TPS 3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi yang masih rendah.
Saya juga minta Kominfo membantu dari sisi teknologi informasinya,” katanya.
Selain itu, Pemkab Sidoarjo akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh TPS 3R guna menentukan kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di tingkat desa.
Berdasarkan data DLHK Sidoarjo, timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo saat ini mencapai 892,26 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sebanyak 534 ton atau sekitar 59 persen masih dibuang langsung ke TPA setiap hari. Sementara volume sampah tercampur yang masuk ke TPA mencapai 77,24 persen.
Permasalahan lain yang masih menjadi perhatian adalah tingginya praktik pembuangan sampah liar. Tercatat sekitar 86,58 ton atau 9,70 persen sampah harian warga belum terkelola dengan baik dan masih dibuang di lokasi yang tidak semestinya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan program peningkatan fasilitas TPS 3R.
Anggaran sebesar Rp4,02 miliar dialokasikan untuk mempertahankan kinerja 22 TPS 3R yang telah berjalan baik. Selain itu, Rp14,12 miliar disiapkan guna meningkatkan kapasitas 77 TPS 3R berkinerja sedang melalui pengadaan mesin pemilah sampah, conveyor, insinerator, hingga kendaraan operasional roda tiga.
Hasil evaluasi DLHK menunjukkan dari total 210 TPS 3R yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 86 unit masih berkinerja rendah dan 25 unit lainnya tidak aktif. Padahal, TPS 3R menjadi ujung tombak pengelolaan sampah rumah tangga yang saat ini melayani sekitar 34,87 persen dari total 311.688 kepala keluarga di Sidoarjo.
Dalam upaya penegakan aturan, Subandi juga meminta pemerintah desa memperkuat pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah sembarangan. Salah satu langkah yang akan didorong adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan pembuangan liar serta penerapan sanksi bagi pelanggar.
“Kita harus memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Setiap desa perlu menyiapkan CCTV di lokasi-lokasi rawan dan mekanisme penindakan akan kita siapkan,” ujarnya.
Melalui penguatan TPS 3R, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan regulasi di tingkat desa, Pemkab Sidoarjo optimistis mampu mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri sekaligus menghindarkan daerah dari ancaman krisis sampah di masa mendatang.
“Kita ingin mewujudkan Sidoarjo yang asri. Semua pihak harus terlibat karena persoalan sampah adalah tugas dan tanggung jawab bersama,” pungkas Subandi.
