Depok – Ratusan warga memadati kegiatan sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung Bersama Tokoh Masyarakat di Depok, Selasa (1/8/2023).
Di sela kegiatan bersama Mitra kerja BPOM ini, Wenny menyampaikan realisasi program Mitra kerja Komisi IX DPR RI persentasenya cukup tinggi. Sebab, permohonan dari masyarakat khususnya di Kota Depok bisa dikatakan tinggi.
“Di semua kegiatan sosialisasi bersama Mitra kerja Komisi IX, cukup banyak banyak permohonan masyarakat Depok, realisasi capai 90 persen. Sebagian besar terkait Balai Latihan Kerja (BLK), Padat Karya, dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) program serapan dari Kemenaker RI. Bahkan program padat karya tunai desa (PKTD) dari Kemenkes RI,” kata anggota legislatif dari Fraksi Golkar tersebut.
Wenny yang saat ini duduk di Komisi IX DPR RI Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi itu juga menjelaskan, tujuan bantuan program kemitraan tersebut untuk masyarakat agar mendorong terbukanya lapangan kerja baru dan kurangi pengangguran.
“Ya, mudah-mudahan program ini sangat bermanfaat buat masyarakat. Karena program ini juga untuk membuka lapangan kerja baru dan kurangi pengangguran,” katanya.
Wenny juga memaparkan, untuk bantuan program BLK harus memiliki pondok pesantren masih dan memiliki lahan kosong seluas 350m2 nilainya 750 juta. Nantinya, BLK bisa dijadikan tempat pelatihan bahasa atau konveksi.
“Bantuan BLK ini bisa dijadikan pelatihan berbagai macam bahasa misalnya bahasa Jepang, Arab, Inggris dan lainnya. Atau BLK konveksi mereka akan dilatih menjahit dan membuat pola baju. Juga bisa dijadikan pelatihan komputer, perhotelan, pertukangan dan lainnya,” ungkap Wenny.
Kemudian, lanjut Wenny, bantuan program padat karya (PK) nilainya 100 juta. Bantuan tersebut syaratnya harus memiliki yayasan yang bertujuan menampung bantuan dana PK tersebut. Bantuan PK bisa digunakan untuk Pembangunan jalan drainase, turap tebing, parit, MCK, dan lainnya.
“Untuk program padat karya nilainya 100 juta. Syarat harus memiliki yayasan, bisa dipergunakan untuk pengecoran, aspal dan betonisasi jalan, bangun Drainase, turap tebing, bahkan mck,” tambahnya.
Lalu, program TKM nilai bantuannya 20 juta yang diserahkan kepada kelompok terdiri dari 10 orang. Kelompok tersebut harus membuat proposal sederhana dengan 10 KTP dan memiliki nomor telepon aktif. Kemudian proposal harus dapat persetujuan dari lurah atau kecamatan setempat. Adapun usaha yang dapat dilakukan dalam bantuan program TKM adalah bidang perdagangan, perikanan, peternakan, usaha steam kendaraan, fotocopy dan lainnya.
“Bantuan program TKM ini, nanti setiap kelompok atau diwakili ketua kelompok buat akun siap kerja dan segera daftarkan ke BISHUB,” ujarnya.
Program lain dari Kemenkes RI adalah PKTD nilainya 100 juta. Anggaran tersebut bisa digunakan untuk bangun sanitasi, dapur umum, perairan atau Toren air di Pondok Pesantren yang memiliki minimal 50 santri.
“Dari 4 bantuan program Mitra kerja Komisi IX ini termasuk PKTD semoga dapat bermanfaat khususnya di Kota Depok,” harapnya.
