Kediri, TransNews.co.id.– Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri menerima kunjungan dari Kantor Staff Kepresidenan untuk melaksanakan kegiatan verifikasi lapangan terkait program prioritas nasional dan isu strategis komoditi jagung pakan ternak, peternakan ayam pedaging dan ayam petelur.
Dalam kunjungannya tersebut disambut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Dede Sujana dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan serta puluhan petani jagung dan peternak ayam petelur.
Pertemuan yang digelar di Desa Wonokerto, Kecamatan Plemahan tersebut, Prof. Bustanul Arifin mendapatkan keluhan dari peternak ayam petelur tentang anjloknya harga telur saat ini sementara harga pakan utama seperti jagung harganya dinilai cukup tinggi. Di sisi lain, petani jagung asal Ringinrejo mengaku senang karena untuk harga jagung saat ini cukup tinggi.
Pemkab Siapkan Dana Stimulan Bagi Peternak Terdampak Covid-19
Difabel Dilatih Pasarkan Produk Kerajinan Melalui Medsos
Prof. Bustanul Arifin mengatakan, verifikasi lapangan ini dilakukan karena tiga minggu yang lalu ada perintah presiden untuk memberikan harga pakan jagung terhadap peternak ayam petelur senilai Rp 4.500. Namun dari hasil diskusi dengan peternak di lapangan harga masih di sekitar Rp 5.000. Sementara harga telur masih di bawah Rp 13 ribu/kg. Harga tersebut berada di bawah nilai pokok produksi.
“Ada beberapa solusi yang ditawarkan setidaknya bisa dimasukkan kedalam bansos yang berisi protein. Mungkin solusi kedua yang ditawarkan jika ada penundaan pembayaran utang peternak ke bank untuk mengurangi kerugian. Nantinya hasil pertemuan tersebut akan dilaporkan ke pimpinan agar bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan,” jelasnya.
Sementara itu, Sekdakab Kediri Dede Sujana mengatakan, Pemkab Kediri memfasilitasi apa yang menjadi kondisi saat ini, dalam hal ini harga telur yang di bawah biaya produksi baik dari sisi petani maupun peternak. Untuk menyikapi hal ini memerlukan kebijakan yang bersifat nasional karena terkait dengan bagaimana implementasi harga telur yang sesuai Permendag.
“Aspirasi dari peternak dan petani tetap kita akomodir dan kita kaji baik di skala Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Apapun yang bisa kita lakukan di tingkat daerah, akan coba kita lakukan untuk membantu petani dan peternak,” ujarnya.
Dede menambahkan, pihaknya akan mengkaji opsi-opsi yang memungkinkan untuk membantu peternak misalkan menggunakan program PKH dengan memasukkan telur lokal dalam penyaluran bantuan sosial non tunai. Namun hal tersebut masih perlu dikaji tentang regulasinya. Apakah kebijakan tersebut memungkinkan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau harus kebijakan dari Pemerintah Pusat. (*/Rudy)
