Blitar, Transnews.co.id – Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko menyebu, akan menjadikan Kota Blitar menjadi role model atau panutan dalam penanganan COVID-19. Alasannya, Kota Blitar menjadi daerah yang paling cepat dalam menyandang status level 1 saat Indonesia menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Parameter level 1 tersebut, yang menentukan WHO lho, bukan kita” kata Moeldoko saat menjadi salah satu pembicara dalam “Bincang Rakyat” di Gedung Kusumo Wicitro Kota Blitar, (12/11/2021).
Dalam penilaiannya, setelah mendengarkan paparan dari Wakil Walikota Tjutjuk Sunario, Blitar dianggapnya punya strategi dan inovasi yang efektif sehingga dalam penanganan pandemi COVID-19 bisa berjalan dengan baik.
Apalagi ditambah, dengan sikap masyarakat yang guyub, yang memudahkan koordinasi dan kerja sama menangani pandemi COVID-19. Sehingga pandemi bisa dengan mudah diselesaikan. Apa yang terjadi di kota Blitar menurut Moeldoko bisa menjadi rujukan untuk daerah lainnya.
Moeldoko juga menyebut, bahwa Kota Blitar sering menjadi pembicaraan dalam sidang kabinet oleh Presiden, Joko Widodo karena kecepatannya dalam capaian menyandang predikat level 1. Kota Blitar
Selain memuji kinerja Kota Blitar dalam menangani COVID-19, dalam acara tersebut. Moeldoko juga menyebut ingin menyerap aspirasi masyarakat Blitar. Utamanya, soal masalah yang dihadapi selama masa pandemi COVID-19, yaitu soal ketersediaan vaksin untuk beberapa bulan ke depan.
KSP, Jend. (Purn) Moeldoko saat memberikan sambutan memaparkan, perjalanan kinerja pemerintahan selama ini, ditegaskan tentang komitmen pemerintah sehingga masyarakat jangan terpengaruh oleh informasi yang tidak benar yang beredar terutama di media sosial.ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Blitar, Tjutjuk Sunario mengatakan, dalam kesempatan ini menyampaikan strategi Kota Blitar yang berhasil bertahan di Level I PPKM Jawa Bali. Selain itu, juga menampung aspirasi masyarakat tentang penanganan Covid 19.
Menurut Tjutjuk, saat ini Kota Blitar tetap berkomitmen untuk disiplin prokes dan melakukan percepatan vaksinasi. Diantaranya dengan biker vaksinasi secara door to door.
“Forum ini untuk mewadahi aspirasi masyarakat bagi pemangku kebijakan. Misalnya tadi ada masukan soal dana di Rumah Sakit yang harusnya bisa cari cepat, tapi ternyata masih ada beberapa kendala. Tadi kita minta masukan dari Pemprov Jatim,” terang Tjutjuk.(hd)
