SURABAYA, transnews.co.id – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur mendorong optimalisasi kinerja 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja melalui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik dan pembangunan daerah secara menyeluruh.
Juru bicara Komisi A, Soemarjono, menyampaikan bahwa sejumlah OPD telah mengusulkan penyesuaian program strategis yang dinilai krusial untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang akan memperluas pelatihan seperti PKA, PKP, Orientasi PPPK, dan Latsar CPNS bagi kabupaten/kota.
“Awalnya, BPSDM memperoleh pagu sebesar Rp149,33 miliar dan melalui P-APBD bertambah menjadi Rp163,63 miliar. Tambahan ini berasal dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp14,3 miliar,” terang Soemarjono, di kantor DPRD Jatim, Rabu (3/8/2025).
Komisi A juga mendorong penguatan kegiatan teknis seperti pelatihan pembangunan gedung negara dan pemadam kebakaran. Di sisi lain, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur merancang sejumlah inisiatif unggulan, termasuk Cerdas Digital, Jatim Defence Academy, dan Jatim Public Relations Award. Perbaikan fasilitas seperti Kantor KPID dan ruang podcast juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas komunikasi publik.
“Melihat program yang dilaksanakan Diskominfo Jatim, maka anggarannya mengalami perubahan signifikan. Semula mendapat pagu Rp147,47 miliar, namun setelah efisiensi ditetapkan menjadi Rp89,12 miliar. Melalui P-APBD, anggaran ditingkatkan menjadi Rp100,48 miliar atau naik sebesar Rp11,35 miliar,” kata Soemarjono.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga turut memperkuat program pemberdayaan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan dukungan operasional Jatim Puspa. (DPMD) Jatim juga mendapat tambahan anggaran melalui KUA PPAS. Dari semula Rp61,11 miliar menjadi Rp55,73 miliar, namun kembali ditambah Rp3,53 miliar dalam P-APBD.
Komisi A menegaskan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program tersebut. “Kami akan terus mengawal agar setiap kebijakan benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur,” ujar Soemarjono.
