DEPOK, transnews.co.id – Budi Jaya Silalahi Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Ia mengklaim selama menjabat sebagai Kakak BPN Depok telah menuntaskan tiga ribu berkas tunggakan tanah yang ada di Kota Depok.
Data itu merujuk pada 7.790 berkas tunggakan yang terjadi pada masa kepemimpinan Indra Gunawan, atau masa sebelum Budi Jaya Silalahi.
“Ini bukan sekadar penurunan angka, melainkan pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi. Bagi kami, pelayanan publik harus cepat, tepat, dan akuntabel. Penurunan tunggakan ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang kepercayaan masyarakat kepada institusi,” kata Budi Jaya Silalahi saat acara coffee morning dengan wartawan beberapa waktu lalu.
Pernyataan Budi Jaya Silalahi mengundang pertanyaan publik. Yuli Efendi warga Kecamata Beji menilai keterangan Kakan BPN Depok berbanding terbalik dengan realita yang ada.
Ia mempertanyakan hasil uji survei BPN yang mengklaim sebagai lembaga berorientasikan kepada hasil. Pasalnya, saat ini tengah marak terjadi laporan tentang dugaan kasus surat tanah yang bermasalah.
“Coba buka data, dari 1.500 bidang sertifikasi aset Pemkot Depok pada tahun 2025, berapa target yang telah tercapai? Jangan hanya cuap-cuap begitu dong. Kalau aset Pemkot Depok saja 1.500 yang belum beres, bagaimana dengan masyarakat?,” ujar Yuli.
Ia lantas membandingkan kinerja Indra Gunawan dengan Budi Jaya Silalahi, sesama Kepala BPN Kota Depok. Yuli katakan, Indra Gunawan selama 2023 berhasil melakukan sertifikasi aset Pemkot Depok sebanyak 1.000 bidang kurun waktu 4 bulan, terhitung Agustus-Desember.
“Endingnya keren, pak Indra dan Pemkot menerima penghargaan langsung dari tangan Ketua KPK RI pada tahun 2024,” pungkas Yuli.
Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Depok yang juga ketua Fraksi Gerindra, Edi Masturo mendukung BPN untuk bekerja lebih baik dalam pelayanan ke masyarakat.
“Intinya saya mendukung BPN untuk lebih meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Depok,” pungkas Edi.
