JAKARTA, transnews.co.id — Banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November lalu masih menyisakan berbagai kekhawatiran, terutama terkait penanganan bencana dan pemulihan pascakejadian. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 16 Desember 2025 mencatat sebanyak 1.030 orang meninggal dunia, sementara sekitar 7.000 lainnya mengalami luka-luka serta 146.758 rumah rusak.
Penanganan pascabencana menjadi aspek yang krusial, mengingat 72 jam pertama setelah bencana kerap disebut sebagai golden time dalam upaya penyelamatan korban dan penekanan jumlah korban jiwa. Namun, di tengah kondisi darurat tersebut, distribusi logistik yang dinilai lambat dan belum optimal kerap memicu polemik di tengah masyarakat. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan?
Pakar logistik sekaligus dosen Teknik Logistik Universitas Pertamina, Dr. Eng. Iwan Sukarno, ST., M.Eng., CLIP., menanggapi sorotan publik terkait distribusi logistik kebencanaan di wilayah Sumatera yang dinilai belum merata dan belum berjalan secara optimal.
Dr. Iwan menjelaskan bahwa dalam banyak kasus banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, bantuan sebenarnya telah tiba dengan cukup cepat di posko-posko utama. Namun, di sisi lain, bantuan tersebut kerap menumpuk dan mengalami keterlambatan distribusi akibat sulitnya menjangkau wilayah terdampak yang mengalami kerusakan parah.
“Masalah utama sebenarnya berada pada tahap distribusi terakhir, yaitu bagaimana bantuan bisa sampai ke lokasi-lokasi yang terisolasi dengan cepat dan merata. Medan yang sulit serta kerusakan jalan dan jembatan membuat penyaluran bantuan melalui jalur darat menjadi tidak optimal. Akibatnya, bantuan menumpuk di satu titik, sementara wilayah lain justru belum tersentuh,” ujarnya.
Lebih lanjut, persoalan distribusi logistik kebencanaan tidak semata-mata disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit dijangkau. Dr. Iwan menekankan bahwa setiap wilayah perlu memiliki peta distribusi logistik kebencanaan yang disesuaikan dengan karakter geografisnya masing-masing. Ketersediaan peta dan data tersebut menjadi fondasi penting untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memperkuat efektivitas distribusi bantuan saat bencana terjadi.
“Tanpa pemetaan yang jelas mengenai jumlah penduduk, lokasi permukiman, serta tingkat aksesibilitas wilayah, proses distribusi logistik saat bencana cenderung bersifat reaktif dan lambat. Pemanfaatan teknologi seperti Geographic Information System (GIS), big data, dan sistem informasi logistik dapat membantu memetakan wilayah terdampak, menentukan rute alternatif, menetapkan prioritas distribusi secara objektif, hingga mengoptimalkan penggunaan moda transportasi non-darat,” tambah Dr. Iwan.
Melihat kerusakan yang parah dan tingginya korban jiwa pada bencana Sumatera tersebut, menjadi pembelajaran penting. Di mana integrasi rantai pasok lokal serta kemitraan logistik sebaiknya dibangun bagi setiap wilayah sebelum terjadinya bencana. Hal ini membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak pada masa golden hours sambil menunggu bantuan dari pusat.
“Bencana tidak bisa dihindari, tetapi keterlambatan bantuan bisa dimitigasi jika sistem logistik dibangun berbasis data, teknologi, dan kolaborasi yang efektif bersama kapasitas lokal seperti penyedia transportasi, supermarket, hingga perusahaan logistik lokal,” tegasnya
Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berfokus pada pengembangan teknologi, Universitas Pertamina mendorong pengembangan solusi yang relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat, termasuk dalam penanganan kebencanaan. Melalui pendekatan interdisipliner dan peminatan seperti sustainable energy logistics pada Program Studi Teknik Logistik, universitas ini menyiapkan talenta yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan, ketahanan sistem, dan dampak sosial, sejalan dengan komitmen menghadirkan pendidikan aplikatif yang mampu berkontribusi langsung pada penguatan respons nasional terhadap berbagai tantangan.
