SURABAYA, transnews.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Jatim Retreat 2026 bertema Creative Financing & Value for Money sebagai momentum evaluasi capaian anggaran tahun 2025 sekaligus penyiapan strategi menghadapi tekanan fiskal tahun 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur itu diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan BUMD, RSUD, serta penyelenggara layanan publik. Hadir langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono di Surabaya, Kamis (15/1/2026).
Gubernur Khofifah mengapresiasi pelaksanaan Jatim Retreat 2026 yang diikuti 135 peserta dari berbagai unsur birokrasi dan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa birokrasi harus mampu menciptakan nilai dan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menyerap anggaran.
“Birokrasi harus bergerak menciptakan nilai dan dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya menghabiskan anggaran. Ini akan tercapai jika kita mampu memberi teladan dan kontrol hingga ke UPT-UPT agar kebijakan benar-benar efektif,” tegas Khofifah.
Sementara itu, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menyampaikan bahwa secara kinerja, realisasi program dan anggaran tahun 2025 tergolong positif.
Pendapatan daerah Jawa Timur tercatat mencapai 104 persen, sementara realisasi belanja berada di angka 92,6 persen.
“Di awal tahun ini kita melakukan review terhadap apa yang sudah kita lakukan. Pertama, memang kita sudah sangat perform untuk pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025,” kata Adhy usai kegiatan.
Namun demikian, Pemprov Jatim menghadapi tantangan besar pada tahun 2026 seiring perubahan kebijakan fiskal nasional. Salah satunya dampak penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mengubah skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor, sehingga porsi pendapatan provinsi berkurang.
Selain itu, kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah juga berdampak signifikan. Adhy menyebut pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Jawa Timur mencapai sekitar Rp 2,8 triliun.
“Kondisi ini membuat kita tetap harus melaksanakan program prioritas dengan baik, tetapi juga harus melakukan penyesuaian karena tidak cukup membiayai seluruh kebutuhan,” ujarnya.
Menghadapi tekanan tersebut, Pemprov Jatim mulai mendorong perubahan pola pikir menuju creative financing dan value for money. Strategi ini diarahkan untuk menggali sumber pendapatan baru di luar pola konvensional.
Adhy menjelaskan, optimalisasi pendapatan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak berbasis digital. Selain itu, Pemprov Jatim juga menyoroti pemanfaatan aset daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp61 triliun, namun dinilai belum produktif.
“Aset kita sangat besar, sekitar Rp61 triliun, tetapi tingkat pengembaliannya masih sangat kecil. Ini menjadi peluang besar untuk didayagunakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, baik sewa, kerja sama pemanfaatan, maupun skema lainnya,” jelasnya.
Sumber lain yang menjadi perhatian adalah badan usaha milik daerah (BUMD). Pemprov Jatim akan mendorong peningkatan produktivitas BUMD agar kontribusinya terhadap pendapatan daerah lebih optimal.
“Kita bedah semua ke depan harus seperti apa. Untuk beberapa BUMD di luar Bank Jatim, akan dilakukan revitalisasi tata kelola, proses bisnis, hingga manajemen. Hari ini kami sampaikan evaluasinya dan langkah yang harus dilakukan,” ungkap Adhy.
Ia menambahkan, ke depan setiap BUMD didorong menyusun desain inovasi agar mampu menciptakan skema pembiayaan kreatif dan meningkatkan profitabilitas. Di sisi belanja, Pemprov Jatim juga menekankan prinsip kehati-hatian agar program tetap berjalan dengan dukungan biaya yang lebih efisien.
“Kami mengubah mindset bahwa pemerintah bukan hanya menghabiskan anggaran, tetapi juga harus mampu, sedikit banyak, menjadi penghasil,” pungkasnya.
